Jaksa Agung Tidak Temukan Kecurangan Pemilu AS, Bagaimana Nasib Trump?

Aries Setiawan, BBC Indonesia
·Bacaan 4 menit

Jaksa Agung Amerika Serikat, William Barr, mengatakan departemen kehakiman tidak menemukan bukti yang mendukung klaim Presiden Donald Trump tentang kecurangan pada pemilu 2020.

"Sampai saat ini, kami belum melihat kecurangan dalam skala yang dapat mempengaruhi hasil yang berbeda dalam pemilu," kata Barr.

Pernyataannya itu dipandang sebagai pukulan besar bagi Trump, yang belum menerima kekalahan.

Menanggapi pernyataan Barr, para pengacara Trump, Rudy Giuliani dan Jenna Ellis, mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama: "Dengan rasa hormat yang terbesar kepada Jaksa Agung, pendapatnya tampaknya tanpa sepengetahuan atau penyelidikan atas penyimpangan-penyimpangan substansial itu dan bukti kecurangan secara sistemik."

Trump dan tim kampanyenya telah mengajukan tuntutan hukum di negara-negara bagian tempat ia mengalami kekalahan. Aksi ditempuh saat negara-negara bagian tersebut mulai mengesahkan Joe Biden sebagai pemenang.

Presiden terpilih Biden mengalahkan petahana Trump dengan raihan 306 suara dibandingkan 232 suara di electoral college AS, lembaga yang memilih presiden AS. Dalam hitungan pemungutan suara populer, Biden juga memenangkan setidaknya 6,2 juta lebih banyak suara daripada yang diperoleh Trump.

Sejak pemungutan suara pada 3 November lalu, Trump berulang kali membuat klaim yang tidak berdasar atas kecurangan pemilu yang meluas.

Anggota tim kuasa hukum Trump juga juga mengungkit soal dugaan persekongkolan internasional untuk memberikan kemenangan kepada Biden. Pada Selasa (01/12) kemarin, menyusul pernyataan Barr, Trump melalui Twitter beberapa kali menyinggung tentang kecurangan pemilu, tanpa memberikan bukti.

"Ada satu pernyataan yang soal penipuan sistemik dan klain bahwa mesin-mesin diatur pada dasarnya untuk membelokkan hasil pemilihan," kata Barr, yang biasanya merupakan sekutu utama Trump, kepada AP News pada hari Selasa.

Pernyataannya itu mengacu pada klaim bahwa mesin pemungutan suara diretas untuk memberikan lebih banyak suara kepada Biden.

Donald Trump
Donald Trump

Barr mengatakan bahwa Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri telah menyelidiki klaim tersebut, "dan sejauh ini, kami belum melihat apa pun yang mendukungnya".

Bulan lalu, Barr mengeluarkan perintah kepada kejaksaan AS yang memperbolehkan mereka untuk menyelidiki "dugaan-dugaan substansial" tentang penyimpangan dalam pemungutan suara, sebelum hasil pemilihan presiden 2020 disahkan.

Perintah itu memungkinkan jaksa penuntut untuk melangkahi kebijakan lama departemen kehakiman yang melarang penyelidikan semacam itu dilakukan sebelum hasil pemilihan disahkan. Langkah itu mendorong petinggi bidang pidana pemilu di departemen tersebut untuk mengundurkan diri.

"Ada kecenderungan yang berkembang untuk menggunakan sistem peradilan pidana sebagai semacam penyelesaian segala masalah, dan orang-orang ketika tidak menyukai sesuatu, mereka ingin Departemen Kehakiman terlibat dan `menyelidiki`," tambah Barr.

Dia juga mengatakan kepada AP bahwa dia telah menunjuk seorang jaksa penuntut veteran untuk terus menyelidiki asal usul penyelidikan penasihat khusus Robert Mueller tentang dugaan campur tangan dalam pemilu.

Analysis box by Anthony Zurcher, North America reporter
Analysis box by Anthony Zurcher, North America reporter

Sudah terlambat bagi Departemen Kehakiman AS untuk mengambil tindakan yang akan mendukung upaya Donald Trump untuk membalikkan hasil pemilihan presiden 2020.

Namun, pada Selasa kemarin, Jaksa Agung Bill Barr secara efektif mengakhiri harapan sekecil apa pun yang ada dari penyelidik federal untuk memberi Trump kesempatan menyelamatkan karir politiknya.

Pernyataan departemen kehakiman yang tidak menemukan "kecurangan dalam skala yang dapat mempengaruhi hasil yang berbeda dalam pemilu", seharusnya tidak mengejutkan.

Pengacara presiden sendiri belum menunjukkan bukti dalam tuntutan hukum mereka yang menentang hasil pemungutan suara. Yang patut dicatat, bagaimanapun, adalah bahwa Barr memilih untuk berkomentar di depan umum daripada tetap diam dan membiarkan kurangnya temuan atau tuduhan yang diumumkan untuk berbicara sendiri.

Menurut laporan berita, Trump telah mengeluh secara tertutup tentang kurangnya dukungan yang dia terima dari Barr dan Biro Penyelidikan Federal (FBI) dalam upayanya untuk mengaitkan kekalahannya dengan kecurangan.

Dia sudah berselisih dengan gubernur-gubernur Republik di Arizona dan Georgia - dua negara bagian yang secara tradisional konservatif dan tempat dia kalah lawan Joe Biden - karena mereka gagal menyuarakan keprihatinan Trump.

Barr mungkin hanya target terbaru kemarahan presiden.

Trump, pada hari Minggu lalu dalam wawancara TV pertamanya pasca pemilihan, mengatakan kepada Fox News bahwa dia akan terus mengejar setiap peluang gugatan hukum yang tersedia.

"Pikiran saya tidak akan berubah dalam enam bulan," katanya melalui telepon, sambil menambahkan: "Ada kecurangan yang luar biasa di sini."

Dia juga melontarkan gagasan untuk memiliki penasihat khusus yang ditunjuk untuk menyelidiki pemilihan tersebut. Penasihat khusus apa pun harus atas persetujuan Barr.

Barr bukanlah pejabat senior AS pertama yang mendeklarasikan pemilu bebas dari gangguan.

Chris Krebs, yang mengepalai Badan Keamanan Siber dan Keamanan Infrastruktur AS, dipecat bulan lalu setelah dia membantah klaim kecurangan oleh Trump. Pemilu 2020 "adalah yang paling aman dalam sejarah Amerika," katanya.

Pada hari Senin, pengacara Trump, Joe DiGenova, menuai kecaman setelah dia menyerukan kekerasan terhadap Krebs.

"Siapa saja yang mengira pemilu berjalan dengan baik," katanya pada podcast The Howie Carr Show, "seperti Krebs bodoh, yang dulunya adalah kepala keamanan siber, pria itu adalah orang tolol kelas A.

Ujaran itu dikecam pada hari Selasa kemarin secara keras oleh manajer sistem pemungutan suara di negara bagian Georgia.

Gabriel Sterling, seorang politisi partai Republik, mengatakan Trump harus bertanggung jawab atas setiap kekerasan yang diakibatkan oleh klaim kecurangan pemilu yang ia picu.