Jaksa Tuntut Bupati Kolaka Nonaktif Tujuh Tahun

Kendari (Antara) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Bupati Kolaka nonaktif, BM, yang didakwa terlibat korupsi penjualan nikel kadar rendah milik Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, tujuh tahun penjara.

Pada sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Kendari yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Aminuddin, Selasa, JPU Ruslan menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 junto 3, junto pasal 4 junto pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan UU No 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP.

Selain menuntut dengan hukuman tujuh tahun penjara, JPU juga mewajibkan terdakwa membayar denda Rp500 juta dan membayar biaya administrasi pengadilan sebesar Rp50 ribu.

Jika terdakwa tidak dapat membayar denda sebesar Rp500 juta tersebut, hukuman terdakwa ditambah empat bulan kurungan penjara dan langsung ditahan.

Usai pembacaan tuntutan tersebut, Ketua Majelis Hakim, Aminuddin menunda sidang hingga Kamis, 25 Juli 2013 dengan agenda pembelaan dari kuasa hukum terdakwa.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Amir Faisal yang dihubungi seusai sidang tersebut menilai tuntutan JPU tersebut telah menzalimi penegakkan hukum di negeri ini, karena mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

"Beberapa saksi, baik saksi biasa maupun saksi ahli yang dihadirkan di persidangan, tidak melihat ada perbuatan tindak pidana dalam penjualan ore kadar rendah milik Pemkab Kolaka," katanya.

Bahkan kata dia, sejumlah saksi ahli berpendapat bahwa nikel kadar rendah yang dijual Bupati Kolaka bersama Direktur PT Kolaka Minging Internasional (KMI) melalui perjanjian jual beli, bukan aset daerah tapi milik PT Inco.

"Kalau ore itu milik PT Inco, maka JPU tidak layak menuntut terdakwa hingga tujuh tahun penjara subsider empat bulan penjara. Tuntutan itu tidak relevan dengan perbuatan terdakwa karena menurut saksi sejumlah saksi ahli yang dihadirkan di persidangan, tidak ada perbuatan melawan hukum dalam perkara itu," katanya.

Terdakwa BM didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena menjual tanah nikel milik Pemerintah Kabupaten Kolaka atas dasar perjanjian kerjasama antara terdakwa selaku Bupati Kolaka dengan Direktur Utama PT KMI, ASS yang dibuat pada 28 Juli 2010.

Dalam perjanjian tersebut, disepakati akan dijual tanah nikel kader rendah milik Pemerintah Kabupaten Kolaka sebanyak 222 ribu lebih metrik ton, namun yang dijual hanya sebanyak 191 ribu metrik ton.

Akibat tindakan terdakwa menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta tersebut menjual tanah nikel ke China itu, Negara mengalami kerugian kurang lebih Rp24 miliar menurut JPU.

Selain Bupati Kolaka nonaktif, kasus tersebut juga menyeret Direktur PT KMI, ASS sebagai terdakwa, namun Berita Pemeriksaan keduanya dibuat terpisah sehingga waktu sidangnya digelar tidak bersamaan.

Direktur PT KMI yang menjalani sidang pembacaan tuntutan di PN Kendari Senin (15/7, JPU Ruslan menuntutnya delapan tahun penjara subsider empat tahun penjara.(rr)


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.