Jalan Keluar Masalah Depok dan Munculnya Ide Jakarta Raya

Merdeka.com - Merdeka.com - Wacana penggabungan sejumlah kota penyangga dalam Jakarta Raya kembali ramai jadi perbincangan publik. Kota Depok menjadi salah satunya. Wacana tersebut sebenarnya bukan hal baru karena sudah pernah menjadi pembahasan sebelumnya, di mana daerah penyangga akan digabung dalam kawasan megapolitan. Bahkan wacana tersebut sudah lama terbesit sejak Gubernur Jakarta Ali Sadikin.

Wacana tersebut kini hangat lagi menjadi pembahasan, terutama untuk Kota Depok. Beberapa waktu lalu Wali Kota Depok Mohammad Idris menyebut jika memang Depok bergabung dengan Jakarta maka akan dapat pengentasan sejumlah masalah perkotaan dapat diatasi dengan cepat. Selama ini permasalahan perkotaan baik di Jakarta dan Depok masih sulit teratasi karena berada dalam teritori berbeda. Sehingga kebijakan yang diambil pun juga berbeda. Menurut Idris, jika Depok bergabung dengan Jakarta maka persoalan seperti banjir dan macet dapat teratasi dengan baik.

"Satu ide saya, kalau mau sukses pembangunan Jakarta dan sekitarnya, satukan Jakarta Raya. Masalah banjir semua, masalah lain seperti sampah bisa selesai semua kalau satu Gubernur Jakarta Raya, Depok masuk Jakarta Raya jika ada komunikasi di bawah satu gubernur, dapat mencari titik permasalahan dan dapat menemukan solusi," kata Idris kala itu.

Kota Depok sebenarnya sudah melakukan kerja sama dengan Badan Kerja Sama Daerah (BKSD). Namun hal itu dirasa kurang efektif mengatasi permasalahan kota, karena tetap harus menyesuaikan dengan birokrasi masing-masing kota penyangga. Idris mengakui, wacana penggabungan tidak mudah karena harus dilakukan kajian mendalam dan masukan dari beberapa pakar dan melibatkan pembahasan dari DPR dan pemerintah pusat.

"Penggabungan ini kan erat kaitannya dengan Ibu kota Negara (IKN). Di mana jika Ibu Kota pindah segala potensi yang berada di Jakarta sayang jika tidak dikembangkan lagi, sehingga perlu kerja sama dengan Ibu Kota penyangga," sambungnya.

Namun dalam kesempatan berbeda, Idris kemudian membantah dirinya mengusulkan wacana penggabungan Depok ke Jakarta. Dia mengklarifikasi bahwa tidak pernah mencetuskan usulan tersebut. Idris menegaskan, wacana tersebut muncul saat dirinya menjadi narasumber dalam sebuah webinar dengan tema 'Pasca IKN Bagaimana Jakarta ke Depan' yang di dalamnya dipaparkan soal kebijakan IKN dengan pertimbangan yang sangat rasional, dan sebuah keniscayaan dari sisi kepadatan penduduk dan dampak sosial ekonomi yang ada di DKI dan Pulau Jawa khususnya.

Kemudian juga ditambahkan data terkait mobilitas warga Jabodetabek, termasuk masalah transportasi yang ada di Jabodetabek dan tidak hanya bicara khusus Depok.

"Saya bicara masalah khusus Depok ketika poin tentang sinergi bahwa Jakarta ke depan yang bisa menjadi pusat perekonomian global, bisa diwacanakan sebagai provinsi atau kota hijau seperti Kopenhagen dan Singapura. Dan potensi daerah penyangga ini luar biasa termasuk Depok Tangsel Bekasi. Nah itu yang saya sampaikan. Jadi bahasa Wali Kota mengusulkan Depok bergabung dengan Jakarta itu tidak ada sama sekali," bantahnya.

Sampai saat ini dia masih mengacu pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Disadari Idris jika hal itu terucap dari dirinya tentu akan menyakiti perasaan Pemprov Jabar sebagai 'orang tua' dari Kota Depok. Padahal kata Idris, perhatian yang diberikan Pemprov Jabar pada Depok sangat besar.

"Kita fatsun politik pemerintah saya sebagai wali kota (Depok) punya bapak yaitu Pak Gubernur (Jawa Barat), enggak boleh ngomong sembarangan kayak gitu. Bahasa Wali Kota mengusulkan Depok bergabung dengan Jakarta itu tidak ada sama sekali. Tidak ada ungkapan Depok ingin gabung Jakarta, itu enggak ada," akunya.

Ditegaskan jika hanya Depok dalam konteks Jabodetabek yang bergabung dengan Jakarta juga tidak bisa menyelesaikan masalah perkotaan yang ada. Artinya, wilayah penyangga lain juga idealnya ikut bergabung ke Jakarta.

"Dalam makalah saya, tidak hanya bicara Depok saja tapi juga kota penyangga yang punya aliran sungai ke Jakarta, yang punya keterhubungan masalah bencana dan sebagainya. Jadi bukan masalah kalau gabung Depok bisa maju, bukan begitu," tegasnya.

Dalam prosesnya pun kata Idris tidak mudah dan cepat. Pasca IKN nanti, Jakarta memang diperbolehkan mengajukan pembentukan akan seperti apa nantinya. Namun, kata dia, tidak disebutkan mengenai wacana penggabungan kota penyangga.

"Yang saya tahu pengajuan DKI ada di dalam UU IKN disebutkan DKI boleh atau punya hak kewenangan untuk mengajukan pembentukan Jakarta sepeti apa pasca IKN. Makanya, mereka buat draf tentang Jakarta seperti apa, dan sama sekali tentang masalah penggabungan kota penyangga. Kalaupun ada harus dari masyarakat," ujarnya.

Sejarah Kota Depok

Kota Depok bermula dari sebuah Kecamatan yang berada di lingkungan Kawedanan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor. Pada tahun 1976 perumahan mulai dibangun baik oleh Perum Perumnas maupun pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI), serta meningkatnya perdagangan dan jasa yang semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan. Pesatnya perkembangan yang ada di Depok membuat pemerintah pusat memutuskan untuk melakukan pemekaran dan menjadikan Depok sebagai Kota Administratif.

Pembentukan Kota Administratif Depok dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud sekaligus melantik Wali Kota Administratif yang pertama, yaitu Mochammad Rukasah Suradimadja oleh Gubernur Jawa Barat, Aang Kunaefi. Di awal tahun 1999, Kota Administratif Depok dimekarkan dan seluruh desa berganti status menjadi Kelurahan. Hasil pemekaran wilayah tersebut terdiri dari tiga Kecamatan dan 17 kelurahan.

Selama kurun waktu 17 tahun Kota Administratif Depok berkembang pesat baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Khususnya di bidang Pemerintahan Kota Depok berkembang menjadi tiga wilayah Kecamatan yang terdiri dari 23 Kelurahan.

Pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat semakin mendesak agar Kota Administratif Depok dinaikkan statusnya menjadi Kotamadya dengan harapan pelayanannya menjadi lebih maksimal. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama–sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tersebut, dan mengusulkannya kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hingga akhirnya pada tanggal 20 April 1999, berdasarkan Undang-undang No.15 tahun 1999, Kota Depok diresmikan menjadi Kotamadya Daerah Tk. II Depok. Peresmian pembentukan Kotamadya Daerah Tk.II Depok dilakukan pada tanggal 27 April 1999 bersamaan dengan Pelantikan Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Depok saat itu, Drs. H. Badrul Kamal, yang menjabat sebagai Walikota Kota Administratif Depok.

Momentum peresmian Kotamadya Daerah Tk. II Depok dan pelantikan pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Depok saat itu, dijadikan suatu landasan yang bersejarah dan tepat untuk dijadikan hari jadi Kota Depok. Berdasarkan Undang – undang nomor 15 tahun 1999, Wilayah Kota Depok meliputi wilayah Administratif Kota Depok terdiri dari 3 tiga Kecamatan ditambah sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Sejarawan Universitas Indonesia (UI) JJ Rizal mengatakan, wacana Depok bergabung dengan Jakarta adalah usulan yang benar. Menurutnya, untuk mengusulkan wacana tersebut tidak perlu menunggu aspirasi masyarakat karena yang disuarakan wali kota adalah aspirasi masyarakat.

"Usulan yang benar kalau wali kota membawa Depok akan bergabung dengan Jakarta. Itu bukan gagasan baru dan gagasan benar, seharusnya tidak perlu dikoreksi dan tidak perlu menunggu suara masyarakat karena dia mewakili aspirasi masyarakat yang panjang. Jadi, bukan masyarakat hari ini tapi masyarakat yang lalu yang gagasannya baik," katanya.

Dia melihat, bahwa Depok secara sejarah kental dengan kebudayaan Betawi. Bahkan dalam banyak kesempatan juga Wali Kota Depok memakai pakaian adat Betawi. Bahkan kata dia sering juga Idris bernyanyi gaya Betawi.

"Dan kalau dilihat wali sering berpakaian Betawi, bahkan nyanyi gaya Betawi. Dan Depok secara kultural historis bagian dari kebudayaan Betawi. Dan Jakarta bagian besar dari kebudayaan Betawi," ungkapnya.

Diceritakan, masalah batas administratif antara Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi pernah akan diluncurkan oleh masa Gubernur Ali Sadikin di tahun 1970-an. Saat itu, Ali Sadikin ingat akan pesan Bung Karno bahwa Jakarta sebagai kawasan Megapolitan dan wilayah luasannya mengikuti basis kultur.

"Jadi wilayahnya secara kultur mengikuti kultur bahasa Betawi. Saat itu ada seorang peneliti menyebutkan bahwa batasan Betawi itu ternyata wilayahnya yang kemudian diterjemahkan sebagai Jabodetabek. Jadi gagasan ini yang mau dibawa dan dijadikan," ucapnya.

Menurutnya ada kesalahan fatal yang hingga kini masih terjadi mengenai persoalan batas wilayah Jakarta jika dilihat dari sejarah budaya. Bahwa pengertian Jabodetabek katanya adalah bagian dari kebudayaan betawi yang harusnya memang berada dalam satu cakupan wilayah.

"Makanya ajaib kan ya sekarang misalnya bagaimana menyelesaikan orang Depok yang sebenarnya orang Betawi tapi belajar muatan lokal Bahasa Sunda. Nah, itu contoh gampang bahwa ada kesalahan dalam melihat perspektif batas antara Jakarta dengan Depok yang kemudian sambil merasuk dan membuat kita melakukan kesalahan yang krusial, ketika pengertian budaya ini bahwa Jabodetabek adalah bagian dari kebudayaan betawi yang harusnya memang berada dalam satu cakupan wilayah," pungkasnya. [cob]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel