Jalan Panjang Agus Marto Menuju Kursi Gubernur BI

  • Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    Tempo
    Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyatakan tak bisa berbuat banyak jika PT Freeport Indonesia tetap menolak menyetor dividen. Alasannya, suara pemerintah dalam rapat umum pemegang saham sangat kecil dibandingkan pemegang saham lainnya. (Baca: Freeport dan PLN Belum Setor Dividen) …

  • Singapura jadi raja pemberi utang ke Indonesia Rp 582,4 triliun

    Singapura jadi raja pemberi utang ke Indonesia Rp 582,4 triliun

    Merdeka.com
    Singapura jadi raja pemberi utang ke Indonesia Rp 582,4 triliun

    MERDEKA.COM. Bank Indonesia (BI) mengeluarkan data terbaru mengenai utang luar negeri Indonesia. Per Februari 2014, utang luar negeri Indonesia tembus USD 272,1 miliar atau setara dengan Rp 3107,4 triliun. utang ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan bank sentral sebesar USD 129 miliar serta utang luar negeri swasta sebesar USD 143 miliar. ... …

  • IHSG Ditutup Naik ke Posisi 4.897 Poin

    Antara

    Jakarta (Antara) - Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis, ditutup melanjutkan penguatannya ke posisi 4.897 seiring dengan ekspektasi kinerja emiten kuartal I tahun ini positif. IHSG BEI naik sebesar 24,04 poin atau 0,49 persen ke posisi 4.897,05. Sementara itu, indeks 45 saham unggulan (LQ45) menguat sebesar 6,18 poin (0,75 persen) ke level 829,60. ... …

Oleh: Marmi Panti Hidayah

UNTUK kali kedua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan Agus Martowardojo sebagai calon Gubernur Bank Indonesia. Pertama kali, pada 2008 saat Agus menjabat Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk. Saat itu, DPR sepakat menolak. Kini, tentu saja posisinya harap-harap cemas antara penolakan kembali dan diterima.

Dalam perjalanan profesionalnya, Agus adalah seorang bankir. Dia mengawali karir di Bank of America pada 1984. Rupanya tak perlu lama baginya untuk bersusah payah sebagai bawahan. Sembilan tahun kemudian, setelah sempat mampir di Bank Niaga, dia langsung duduk di kursi empuk direktur utama pada Bank Bumiputera (1995-1998).

Setelah itu ia hijrah ke Bank Ekspor Impor Indonesia dengan posisi sama. Cukup setahun, sampai akhirnya dia mulai bergabung dengan Bank Mandiri sebagai Direktur Pelaksana Risk Management and Credit Restructuring.

Agus sempat hijrah ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), badan khusus yang dibentuk untuk melakukan restrukturisasi aset perbankan akibat krisis keuangan 1998. Di lembaga ini, pada 2002, Agus dipercaya sebagai penasihat bagi Ketua dan Wakil Ketua BPPN untuk bidang perbankan.

Rupanya jabatan inilah yang mengantarkannya menjadi Direktur Utama Bank Permata. Bank ini merupakan penggabungan dari PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Ekspres, Bank Artamedia dan Bank Patriot, yang seluruhnya di bawah pengelolaan BPPN.

Dia dianggap berhasil merestrukturisasi bank yang akhirnya dijual ke asing itu. Pemerintah kemudian menempatkannya sebagai Direktur Utama Bank Mandiri pada 2005. Bank ini pun merupakan penggabungan empat bank: Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo).

Kendati demikian, hingga kini belum terdengar kisah kinclong kinerja pria kelahiran 24 Januari 1956 itu memimpin bank, kecuali sekadar menumpuk laba. Apalagi, bank yang dikelola adalah bank pemerintah yang sudah besar dengan sendirinya.

Jika dilihat dari sisi efisiensi, yang dilakukan Agus jelas belum istimewa. Saat memimpin Bank Mandiri hingga ditinggalkan pada 2010 misalnya, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasionalnya masih di atas 73 persen.

Sementara di kawasan Asia Tenggara, rasio yang disebut dengan istilah BOPO (biaya operasional dan pendapatan operasional) itu ada di kisaran 50 persen. Standar yang menentukan tingkat efisiensi dan sensitifitas perbankan di Indonesia, termasuk bank terbesar pimpinan Agus Marto, masih jauh di bawah negara-negara Asia Tenggara.

Walau begitu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantiknya sebagai Menteri Keuangan pada 2010, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Tugas utamanya sebagai menteri yang membidangi masalah keuangan adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara agar bukan sekadar irit, seperti laiknya bagian keuangan di perusahaan.

Untuk itu, indikator penting yang bisa dilihat dari kinerjanya adalah bagaimana proyek pemerintah – khususnya terkait dengan pendanaan negara – bisa berjalan sesuai jadwal. Tapi faktanya, tingkat penyerapan anggaran masih di bawah target. Artinya, banyak proyek yang tidak berjalan.

Bahkan untuk periode 2011, Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Kuntoro Mangkusubroto menilai penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada periode itu tidak masuk akal. Pasalnya, anggaran kementerian/lembaga pada pos pengeluaran secara tiba-tiba membengkak besar di kuartal keempat.

Tentu saja ada peran Agus sebagai Menteri Keuangan di sini, terutama terkait dengan sistem dan pengelolaan anggaran. Atau bisa jadi, pembengkakan juga dialami oleh kantor yang dipimpinnya?

Kalaupun ingin dilihat keberhasilannya, mungkin indikator rasio utang terhadap pendapatan kotor negara yang masih dipertahankan di angka 25 persen. Sementara Malaysia di atas 50 persen, atau bahkan Jepang di atas 100 persen. Rasio ini menunjukan kemampuan bayar utang. Semakin kecil rasionya, maka semakin tinggi kemampuan bayarnya.

Dalam perjalanannya sebagai Menteri Keuangan, Agus Marto pun terseret kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setidaknya ada dua hal yang mengaitkannya:

Pertama, sebagai Menteri Keuangan, Agus dianggap menyetujui dispensasi waktu pengajuan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL) Tahun Anggaran 2010 yang diajukan Sekretaris Kemenpora. Padahal, sudah melebihi batas waktu sesuai aturan dalam PMK 69/PMK.02/2010.

Kedua, Menteri Agus menetapkan persetujuan kontrak tahun jamak, kendati ada kejanggalan. Misalnya, permohonan tidak diajukan Menpora tetapi hanya ditandatangani Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun memeriksa Agus pada 19 Februari lalu, dengan kapasitas sebagai saksi. Pada pemriksaan sembilan jam itu, Agus mengaku menyampaikan, khususnya terkait dengan mekanisme anggaran. “Bagaimana Menkeu bertugas dan bagaimana menteri-menteri termasuk Menpora bertugas,” tuturnya.

Kini, penerimaan penghargaan “Best Finance Minister of The Year Asia Pacific 2011” dari majalah keuangan The Banker, dicalonkan sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018, menggantikan Darmin Nasution. Apa yang diharapkan dari Agus yang pernah ditolah DPR?

Pertama, pemerintah berharap sektor moneter lebih terhubung dengan kebijakan fiskal dan sektor riil. Agus dianggap berhasil dalam mengelola kebijakan fiskal. Walaupun, penerimaan pajak sejak tahun tahun 2010 hingga 2012 tidak pernah mencapai target.

Target kedua yang diharapkan dari Agus jika terpilih sebagai Gubernur BI adalah kemampuannya membangun kerja sama dengan lembaga luar Kementerian Keuangan. Seperti disebut Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah, terlihat pada hubungan dengan anggota forum stabilitas sistem keuangan: Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.

Namun Agus belum berhasil membangun hubungan mulus dengan DPR. Indikasi pertama, saat dia ditolak pada pemilihan Gubernur BI 2008. Kedua, dia harus menggebrak meja dalam rapat dengan Komisi Keuangan DPR, pada September 2012, ketika membahas RAPBN 2013.

Ketika itu, tampaknya Agus kesal lantaran para wakil rakyat mendesak agar indikator kemakmuran rakyat yang diperlihatkan lewat Rasio Gini – ukuran kesenjangan pendapatan – masuk dalam RAPBN. Untuk menolak desakan, Agus pun harus menggebrak meja.

Mungkinkah dia akan menggebrak meja lagi saat uji kepantasan dan kepatutan (fit and proper test) calon Gubernur BI yang biasanya melelahkan seperti saat rapat RAPBN? Maklum, dia akan bertemu kembali dengan anggota DPR yang membuatnya kesal dulu.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...