Jalankan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Ini PR BPJS Ketenagakerjaan

·Bacaan 4 menit

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo membeberkan tantangan yang akan dihadapi ke depan dalam pelaksanaan program baru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini merupakan penopang bagi karyawan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa mendatang.

"Tantangan kami ada 2 besar. Pertama dari sisi coverage kepesertaan. Saat ini peserta 48,64 juta perserta artinya coverage di 54 persen," ujar Anggoro dalam rapat kerja dengan DPR, Jakarta, Rabu (7/4).

Dari jumlah tersebut, kata Anggoro, baru sebanyak 8,42 persen yang termasuk pekerja bukan penerima upah (BPU). Sementara sisanya adalah pekerja formal. Ini manjadi tantangan agar semakin banyak BPU menjadi peserta BPJamsostek.

"Kepesertaan BPU baru 8,42 persen sehingga ke depan kami melihat bagaiamana kita bisa mempermudah BPU untuk bisa mengakses atau mendaftar. Inovasi yang akan kami lakukan untuk ini adalah kemudahan daftar dan bayar malui biometrik," jelasnya.

Untuk tantangan ini, BPJamsostek akan bekerjasama dengan berbagai pihak memudahkan BPU menjadi peserta. Salah satunya bekerja sama dengan transportasi online dan fintech.

"Melalui biometrik ini mendaftar lebih cepat dan klaim lebih cepat karena dokumennya sedikit. Kedua adalah kolaborasi dengan fintech, e-commerce dan perbankan, antaranya lain transportasi online, online merchant, kartu tani, kartu nelayan dan KUR melalui ekosistem perbankan," jelasnya.

Anggoro melanjutkan, tantangan lain ke depan adalah kecepatan dan kapasitas layanan. Di mana saat ini proses klaim baru bisa rampung dalam 5 hingga 10 hari.

"Tantangan kedua, kecepatan dan kapasitas layanan. Proses klaim rata-rata 5-10 hari. Adapun kapasitas layanan saat ini sebesar 2,5 juta per tahun. Potensi klaim akan meningkat sebab terjadi perluasan program, beasiswa, JP secara berkala. Lalu ada penambahan program JKP dan potensi klaim JHT masih tinggi," tandasnya.

Korban PHK Bakal Dapat Bantuan dari Pemerintah, Ini Syaratnya

Pejalan kaki melintasi pedestrian Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (23//9/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi nasional resesi pada kuartal III-2020. Kondisi ini akan berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat hingga PHK. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Pejalan kaki melintasi pedestrian Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (23//9/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi nasional resesi pada kuartal III-2020. Kondisi ini akan berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat hingga PHK. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Pemerintah tengah mematangkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja di Indonesia yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Jaminan Kehilangan Pekerjaan tersebut merupakan salah satu program yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020 lalu.

Lalu, apa itu program Jaminan Kehilangan Pekerjaan?

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjelaskan, program JKP diperuntukkan bagi masyarakat yang masih memiliki keinginan untuk bekerja kembali. Nantinya program ini akan dimasukkan dalam jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.

"Peserta JKP adalah WNI yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden nomor 109 tahun 2013," ujar Ida saat rapat kerja dengan DPR, Jakarta, Rabu (7/4).

Adapun syarat mengikuti program tersebut adalah diberikan pada perusahaan yang tergolong usaha besar dan usaha menengah dengan kepesertaan karyawan mencakup program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian (JKM).

"Sementara untuk usaha kecil dan mikro diberikan kepada karyawan yang diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian," jelas Ida.

Ida menambahkan, program tersebut juga nantinya hanya diberikan kepada masyarakat yang belum berusia 54 tahun. Dengan keterikatan bekerja pada perusahaan yang bersifat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Banyak PHK saat Pandemi, Pemerintah Harus Siapkan 15 Juta Lapangan Kerja

Pegawai pulang kerja berjalan di trotoar Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Pemerintah memberi kelonggaran bergerak bagi warga berusia di bawah 45 tahun untuk mengurangi angka pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Pegawai pulang kerja berjalan di trotoar Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Pemerintah memberi kelonggaran bergerak bagi warga berusia di bawah 45 tahun untuk mengurangi angka pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Kebutuhan lapangan kerja yang perlu disiapkan oleh pemerintah saat ini mencapai 15 juta lapangan kerja. Hal tersebut mempertimbangkan banyaknya angka pengangguran dan angkatan kerja yang di PHK selama masa pamdemi Covid-19.

Rektor Universitas Sebelas Maret Jamal Wiwoho menjelaskan, jumlah tenaga kerja yang mencari lapangan kerja pada saat ini saja ada sekitar 7 juta, mulai dari Aceh sampai Papua. Kemudian angkatan kerja per tahun di Indonesia bisa mencapai 2,9 juta.

Belum lagi jika melihat data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) ada sekitar 4 juta tenaga kerja terkena PHK atau pemutusan tenaga kerja.

"Dengan kata lain maka total lapangan pekerjaan yang perlu disiapkan oleh pemerintah sekitar 15 juta untuk mengatasi kondisi tersebut," kata dia dalam webinar Optimalisasi UU Cipta Kerja Sebagai Strategi Utama Akselerasi Investasi Indonesia, Selasa (30/3/2021).

Dia mengatakan salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi pertumbuhan jumlah tenaga kerja adalah dengan menarik investor sebanyak-banyaknya masuk ke Indonesia. Semakin banyaknya investor yang masuk, maka semakin banyak pula investasi dan lapangan pekerjaan yang terbuka untuk masyarakat.

Jamal memahami, terrbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja adalah salah satu bukti pemerintah untuk mendorong investasi melalui berbagai kemudahan perizinan berusaha bagi para investor. Selama ini persoalan tumpang tindih dalam perizinan perusahaan antara pemerintah pusat dan daerah serta kementerian atau lembaga telah menjadi penyebab sulitnya proses perizinan bagi investor yang akan masuk di Indonesia.

"Harus memakan waktu yang lama tetapi calon investor juga harus melewati proses yang berlarut-larut dan cukup panjang. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang luas untuk UMKM yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi sekitar 60 peesen terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia," jelas dia.

Pada saat ini harus diakui UMKM dalam menjalankan bisnis masih berada pada sektor informal. Oleh karena itu pemerintah harus mendorong agar keberadaan UMKM berubah menjadi sektor formal sehingga bisa memperoleh kemudahan perizinan dan mendapatkan akses kredit dari perbankan di Indonesia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: