Jangan Coba-coba Timbun dan Mark Up Harga Obat saat Pandemi

·Bacaan 1 menit

VIVA – Penimbun dan pelaku mark up harga obat selama pandemi COVID-19 diultimatum pemerintah. Mereka bakal dikenakan sanksi pidana.

“Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Jodi Mahardi di Jakarta, Sabtu 3 Juli 2021.

Diminta, semua pihak bisa kerjasama patuh akan peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Dari pemerintah daerah, juga masyarakat.

Dirinya mengingatkan, pemerintah daerah yang bandel akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Aparatur negara bisa disanksi sesuai peraturan masing-masing instansi.

PPKM Darurat bertujuan mengurangi penyebaran virus disertai peningkatan tes,” katanya.

Lebih lanjut Jodi mengatakan, masyarakat harus terus mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dan detail pembatasan aktivitas. Pelanggar bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

“Lakukan tugas kemanusiaan untuk menyelamatkan keluarga dan orang tersayang. Jangan jadi penyebab kedukaan orang lain,” katanya.

Baca juga: Ini Obat Herbal Asal Subang yang Disebut Ampuh Sembuhkan COVID-19

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel