Jatuh-bangun warga ‘pulau timah’ menolak tambang: berhasil di Belitung, kenapa gagal di Bangka?

<span class="caption">Antara</span>
Antara

Kita harus mengetahui bahwa ponsel pintar (smartphone) kita mengandung timah dan kemungkinan besar berasal dari penambangan bermasalah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Asumsi ini berdasarkan data bahwa Indonesia merupakan produsen timah terbesar kedua di dunia - mayoritas di antaranya berasal dari Bangka Belitung. Mengingat peran vital timah dalam industri pertambangan hingga energi terbarukan, kebutuhan komoditas ini bisa terus meningkat seiring perkembangan teknologi di masa depan.

Banyak riset menelaah dampak sosial dan lingkungan dari penambangan timah di Bangka Belitung. Salah satunya adalah riset Erwiza Erman, seorang profesor riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dalam buku Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung, Erman menguraikan sejarah panjang penambangan timah di Bangka Belitung (sejak masa kolonial hingga awal dekade 2000) yang berkelindan dengan konflik perebutan kontrol atas timah, masalah agraria dan tumpang tindih lahan, penambangan dan perdagangan timah ilegal, hingga kerusakan lingkungan.

Sebelum dekade 2000, meski masalah lingkungan terjadi di banyak area bekas pengerukan, tidak ada gerakan antitambang timah yang muncul dengan membawa narasi kerusakan lingkungan.

Narasi tersebut, berdasarkan penelitian lapangan yang saya lakukan selama 2017-2019, baru muncul pada dekade 2000-an. Narasi itu muncul akibat ekspansi penambangan timah dari darat ke laut.

Namun, respons masyarakat di Bangka dan Belitung terhadap aktivitas pertambangan begitu kontras. Gerakan masyarakat Pulau Bangka terjadi secara parsial, terbatas pada kelompok tertentu, serta diwarnai konflik horizontal antara warga penolak dengan kelompok pendukung pertambangan laut. Akibatnya bak anjing menggonggong kafilah berlalu: tambang timah laut tetap berlanjut.

Sementara, di Pulau Belitung, gerakan antitambang laut muncul secara kolektif dan masif. Aksi ini adalah aspirasi mayoritas masyarakat dan juga pemerintahan daerah. Akhirnya gerakan ini mampu menahan penambang mengeruk timah di laut, setidaknya sampai saat ini.

Penelitian saya menemukan setidaknya ada 3 faktor penyebab perbedaan dinamika penolakan tambang di Bangka dan Belitung.

1) Borjuasi tambang lokal

Penambangan timah di Bangka melahirkan borjuasi (kelompok orang kaya) tambang lokal. Orang-orang kelas atas ini juga memiliki jaringan dengan pebisnis dan politikus di tingkat nasional.

Argumen ini berdasarkan analisis Erwiza Erman. Dia menyebutkan bahwa rezim penambangan timah yang bercorak neoliberal di Bangka telah melahirkan pebisnis kaya – atau sering disebut “raja timah” – dan mampu memainkan peran sebagai “negara bayangan” di tingkat lokal.

Berbekal modal dan jejaring, borjuis Bangka dapat mengelola konflik horizontal dengan melibatkan masyarakat dalam rantai aktivitas penambangan timah laut.

Misalnya, mereka memodali nelayan untuk beralih menjadi penambang dengan menyediakan bantuan ponton atau tongkang (perahu), “konsesi” penambangan, dan bahkan perlindungan hukum jika ditangkap kepolisian. Dengan mengatasnamakan masyarakat yang pro, penambangan laut para “raja kecil” ini memiliki legitimasi sosial.

Lain halnya di Belitung, borjuis lokal tidak dominan dan berkembang seperti di Bangka. Kalaupun ada, mereka masih terafiliasi dengan bos-bos tambang di Bangka.

Faktor lainnya adalah, di Belitung, ikatan bisnis antara penambang rakyat dengan borjuis setempat sebagai penampung hasil pertambangan lebih cair dan rasional, alias berdasarkan hubungan kesepakatan semata. Relasi ini tidak memiliki kepakeman dan loyalitas seperti di Bangka. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang mampu mendesain konflik horizontal di pulau Belitung.

2) Sumber ekonomi alternatif

Tenarnya film Laskar Pelangi pada 2008 merupakan pemicu kebangkitan sumber perekonomian non-tambang di Belitung, yakni melalui industri pariwisata. Film tersebut mengungkapkan sisi lain dari Belitung sebagai daerah yang memiliki keindahan pantai dan laut.

Perlahan tapi pasti, pariwisata memberikan efek berganda bagi banyak masyarakat lokal. Peningkatan jumlah wisatawan setiap tahunnya memancing pertumbuhan industri-industri lokal, yakni kuliner (restoran dan oleh-oleh), jasa perjalanan, kerajinan tangan, serta penginapan dan hotel. Industri perikanan tangkap ikut bergairah, kecipratan berkah dari sektor pariwisata.

Pada tahun 2016, pemerintah pusat menetapkan Belitung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan masuk ke dalam program 10 Bali baru. Imbasnya, pertumbuhan di sektor pariwisata mampu mendongkrak pendapatan asli daerah Kabupaten Belitung hingga 300% di tahun 2017.

Sayang, hujan berkah di Belitung tidak turun sampai ke pulau Bangka. Meski industrialisasi bergerak lebih cepat, roda perekonomian hanya terpusat di Kota Pangkal Pinang. Sedangkan perekonomian kabupaten lain masih bertumpu pada sektor pertambangan. Akhirnya, transisi menuju ekonomi non-tambang lebih sulit untuk dilakukan.

3) Dukungan kelompok elit

Wacana “antitambang laut” adalah isu politik yang sangat populer di Belitung. Publik akan mencecar komitmen pelestarian laut kepada politikus yang maju dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif. Berkat hal tersebut, gerakan antitambang laut mendapat dukungan dari para elit politik dan pimpinan daerah.

Dukungan ini juga terkait perubahan mekanisme penerbitan izin tambang dari pemerintah kabupaten ke provinsi pada 2014. Hal ini berakibat pemerintah kabupaten tidak lagi berkepentingan dalam bisnis penambangan.

Gerakan di Belitung juga diuntungkan dengan fragmentasi elit politik di tingkat provinsi. Misalnya, Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan adalah kader Partai Gerindra. Sedangkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung periode 2014-2019, Didit Srigusjaya berasal dari PDI Perjuangan (PDIP).

Saat penelitian dilakukan, PDIP tengah berkompetisi dengan Gerindra di pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019. Oleh karena itu, PDIP dan koalisinya mendukung gerakan antitambang laut. Publik menganggap sikap tersebut berseberangan dengan Gubernur Erzaldi dan koalisi partai pendukungnya, yang disebut-sebut pro-tambang laut.

Di Bangka, isu anti tambang laut tidak sepopuler di Belitung. Karena itulah, dalam menanggapi isu tambang laut, elit politik di Bangka cenderung terfragmentasi dan tidak satu suara dalam menyikapi gerakan antitambang.

Bagaimana di masa depan?

Pada Januari 2022, seorang aktivis lingkungan hidup di Belitung Timur bernama Yudi Amsori digeruduk para penambang timah. Alasannya, Yudi mengunggah konten di media sosial yang berisi kritik penambangan timah ilegal di Sungai Manggar, Belitung Timur.

Saya menganggap aksi para penambang tersebut sebagai konflik horizontal yang berpotensi memecah masyarakat. Konflik horizontal selama ini memang menjadi senjata utama untuk melegitimasi pertambangan timah di lautan Bangka. Oleh karena itu, kekompakan masyarakat adalah kunci untuk mengamankan suara publik.

Bagi gerakan di Bangka, upaya untuk menghindari konflik horizontal sembari membangun solidaritas masyarakat setempat sangatlah penting. Harapannya, sikap menolak tambang di dua pulau kecil tersebut bisa awet seiring zaman.

Sikap kritis terhadap tambang juga amat berguna untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan di masa depan. Sebab, ancaman ekologis bukan hanya berasal dari penambangan timah, tetapi juga logam tanah jarang. Bahan tambang ini dibutuhkan sebagai salah satu bahan baku primer infrastruktur energi terbarukan, seperti baterai, panel surya, hingga pembangkit listrik tenaga angin.

Aksi masyarakat di Bangka Belitung membela kelestarian daerahnya juga memerlukan dukungan publik nasional dan internasional. Jangan sampai ambisi untuk transisi energi terbarukan justru mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan masyarakat di pulau ini.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel