AS jatuhkan sanksi dua lembaga Korut terkait pengiriman tenaga kerja

WASHINGTON (Reuters) - Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap dua lembaga Korea Utara, yang katanya terseret dalam pengiriman tenaga kerja Korea Utara ke luar negeri, yang melanggar sanksi PBB.

Departemen Keuangan AS mendaftarhitamkan Namgang Trading Corp, atau NTC, dan fasilitas penginapan Korea Utara yang berbasis di China, Beijing Sukbakso, bahkan saat Washington berupaya menghidupkan kembali pembicaraan untuk membujuk Korea Utara agar mengakhiri program senjata nuklir miliknya.

Korea Utara menentang resolusi Dewan Keamanan PBB yang memandatkan agar semua negara memulangkan pekerja Korut hingga akhir tahun lalu guna menghentikan mereka mendapatkan mata uang keras untuk pemerintah Kim Jong Un, menurut Departemen Keuangan.

"Pengiriman pekerja Korea Utara menambah pendapatan ilegal bagi pemerintah Korea Utara yang melanggar sanksi PBB," kata Menteri Keuangan, Steven Mnuchin, melalui pernyataan.

Departemen tidak menyebutkan secara spesifik ke negara mana saja Korut terus mengirim pekerja. Namun dikatakan bahwa pada 2018, NTC memiliki pekerja di Rusia, Nigeria dan berbagai negara Timur Tengah yang tidak diketahui.

Beijing Sukbakso masuk ke daftar hitam lantaran disinyalir memberikan dukungan kepada NTC dan Namgang Construction, yang dirancang pada 2016 untuk mengekspor para pekerja ke sejumlah negara di Timur Tengah dan Asia, demikian Departemen Keuangan.

Sanksi yang diberlakukan mulai Senin membekukan setiap aset milik NTC dan Beijing Sukbakso di AS dan secara umum melarang orang Amerika menjalin bisnis dengan mereka. Mereka muncul pada saat ketegangan antara Washington dan Pyongyang meningkat.

Pyongyang menyatakan kekecewaannya atas apa yang mereka sebut kurangnya fleksibilitas Washington dalam pembicaraan denuklirisasi. Pihaknya juga memperingatkan bahwa pembicaraan itu tidak akan lagi terikat oleh moratorium rudal balistik antarbenua dan uji coba senjata nuklir.

Pejabat AS mengatakan Korea Utara harus mengambil langkah lebih konkret untuk membongkar senjata nuklir dan program rudal balistik miliknya sebelum adanya keringanan sanksi.

Pada Senin Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan dirinya berharap Korea Utara akan membuat keputusan yang tepat.