Jawa Barat Telah Beri Perhatian Khusus kepada Desa-desa di Perbatasan

Mohammad Arief Hidayat, Adi Suparman (Bandung)
·Bacaan 2 menit

VIVA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengklaim sudah memberi perhatian kepada desa-desa yang berbatasan dengan Jawa Tengah dan Banten berupa bantuan keuangan, optimalisasi BUMDes hingga memperkuat statuta kewilayahan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono menjelaskan, desa di perbatasan merupakan posisi strategis. Selain merupakan pintu masuk menuju Jawa Barat, daerah-daerah itu pun merupakan representasi Jawa Barat sehingga harus ditata dengan baik.

Menurutnya, penataan dengan membangun tugu desa di setiap desa perbatasan. Terdapat 101 desa di Jawa Barat yang berbatasan langsung baik dengan Jawa Tengah dan Banten. Dia memastikan pemerintah akan membangun tugu desa di seluruh daerah perbatasan itu.

"Yang terbaru yang kemarin diresmikan, di Desa Singabraja dan Singabangsa, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Sebelumnya pada 2020 sudah dibangun tujuh tugu desa," kata Bambang di Bandung, Jumat, 30 April 2021.

Menurutnya, tugu desa diperlukan untuk memperkuat kewibawaan dan identitas Jawa Barat. Setiap tugu yang dibangun memperlihatkan simbol kujang yang merupakan senjata tradisional khas masyarakat Jawa Barat.

Selain itu, menurutnya, di tugu pun terdapat tiga pilar yang juga merupakan simbol bahwa pembangunan desa di Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil dilakukan melalui tiga program strategi, yakni one village one product, desa digital, dan gerakan membangun desa. Berbagai keberpihakan lainnya diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi desa perbatasan.

Salah satunya dengan membantu optimalisasi BUMDes di 101 desa perbatasan. Tak hanya itu, berbagai pembangunan seperti perbaikan situ dan irigasi di desa perbatasan terus dikerjakan. "Ada juga bantuan keuangan khusus dari provinsi, pembangunan rutilahu, dan bantuan listrik gratis," katanya.

Bambang menambahkan, pemerintah memastikan keberpihakan bagi desa-desa yang tidak berbatasan langsung dengan provinsi lain, seperti insentif untuk setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan menyediakan media luar ruang (papan reklame). Provinsi akan memberi anggaran untuk pembuatan papan reklame di setiap desa.

"Nantinya billboard ini multifungsi, bisa untuk menginformasikan program-program provinsi, pemerintahan desa, atau untuk promosi produk-produk desa," katanya.

Selain itu, menurut dia, pemerintah provinsi juga mengupayakan agar pemerintah desa meningkatkan tata kelola keuangan, salah satunya dengan menggunakan nontunai dalam setiap transaksi. "Nontunai akan lebih cepat, lebih tepat, akurat, dan akuntabel. Kita sudah bekerja sama dengan Bank BJB untuk menyiapkan aplikasinya," katanya.