Jawaban PSSI Soal Kritik FIFPro Terkait Pemotongan Gaji Pemain

Pratama Yudha

VIVA – Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, akhirnya buka suara terkait kritik Federasi Internasional Asosiasi Pesepakbola Profesional (FIFPro). Dia berharap persoalan tersebut segera dihentikan lantaran ada situasi yang lebih genting, yakni menangani pandemi virus corona COVID-19.

Kritik tersebut dilayangkan FIFPro setelah melihat keputusan PSSI yang semena-mena menerapkan keputusan pemotongan gaji sebesar 75 persen. Induk sepakbola Indonesia itu dinilai mengabaikan hak-hak dasar pekerja.

“Mereka membuat resolusi yang sangat mengabaikan hak dasar pekerja. PSSI melakukan intervensi dalam hubungan kerja tanpa inisiatif untuk mengundang pemain ke meja yang sama," kata Direktur Hukum FIFPro Roy Vermeer.

Sebelumnya, keputusan itu juga dinilai cacat oleh Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) karena sebagai perwakilan pemain tidak dilibatkan dalam memutuskan putusan pemotongan gaji. Hal senada juga dilontarkan oleh FIFPro.

Baca juga: Aturan Semena-mena PSSI Tak Pedulikan Kesejahteraan Pemain

Selain itu, FIFPro menyayangkan, banyak klub-klub di Indonesia hampir semuanya tidak memberikan gaji pemain lebih dari 25 persen. Bahkan, ada beberapa klub yang hanya memberikan 10 persen gaji pemainnya, khususnya di Liga 2

Hal ini sangat miris. Sebab, dari nominal itu ada pemain yang mendapatkan gaji jauh di bawah standar minimum regional (UMR).

Ibul -sapaan Iriawan- merasa bukan waktunya hal itu diperdebatkan. Apalagi, negara tengah dilanda bencana. Dia meminta semua pihak lebih berempati terhadap kondisi sulit yang terjadi saat ini.

"PSSI telah berkoordinasi dengan FIFA terkait situasi darurat COVID-19 dan menurut kami saat ini semuanya dalam situasi yang sulit. Tidak ada guna memperdebatkan situasi bencana, justru malah terkesan tidak berempati dengan kesulitan yang sama-sama dihadapi oleh bangsa ini," kata Ibul.

"Hentikan berdebat tentang untung rugi dan bunyi kontrak. Faktanya, saat ini kompetisi sedang mati suri, jangan ada pihak yg malah 'mengompori'. Kiranya mari bersama menerima dengan lapang dada situasi dan bersama-sama bangkit ketika pandemi ini berakhir nanti," tutur dia.

Lebih lanjut, mantan Kapolda Metro Jaya itu juga berharap ke depannya seluruh pihak terkait bisa saling membantu dan mempererat kerja sama agar situasi sulit ini bisa segera teratasi. Jadi, hak-hak yang saat ini ditangguhkan bisa segera dituntaskan.

"Saya berharap semua pihak bisa saling berangkulan erat untuk bersama-sama bangkit dan bertahan melewati bencana ini, baik itu klub, pemain, pelatih dan semua insan bola yang saling mengikat kontrak," lanjut Ibul.

Kondisi force majeure di Liga 1 masih berjalan hingga Juni mendatang. Keputusan mengenai nasib kompetisi akan menunggu keputusan status tanggap darurat corona yang masih berjalan sampai 29 Mei 2020.