Jelang Pilpres 2024, Jangan Sampai Terjadi Perpecahan di Medsos

Merdeka.com - Merdeka.com - Menjelang tahun politik 2024 media sosial akan kembali dimanfaatkan menjadi arena peperangan opini. Alasannya, jangkauan media sosial dan kemudahan akses-nya dipilih karena efisiensinya dalam penyebaran informasi.

Fenomena hoaks dan ujaran kebencian sesungguhnya juga memiliki faktor pemicu. Terlebih ketika pada tahun 2014-2016 frekuensinya cukup tinggi, yang sampai hingga saat ini juga belum kunjung hilang.

"Efeknya yang luas dan murah dan sudah terlihat dari sekarang bagaimana para politisi, capres, partai politik mulai membangun kanal-kanal komunikasi-nya di media sosial," kata Koordinator Gerakan #BijakBersosmed Enda Nasution dilansir Antara, Jumat (23/9).

Ia menekankan harus ada kesadaran bahwa kontestasi politik bukan berarti permusuhan dan jangan sampai menimbulkan perpecahan. Selain itu, ada etika dan sanksi sosial atas perilaku yang dilakukan oleh pengguna media sosial. Sanksi seperti blocking, unfriend atau unfollow atau mute. Yang mana itu semua adalah sanksi sosial yang bisa berlaku pada siapa pun yang melanggar etika sosial di media sosial.

"Sehingga edukasi berupa informasi dan pengetahuan tentang bijak bersosial media serta literasi digital menjadi krusial, bukan hanya penegakan hukum saja," tuturnya.

Enda juga menegaskan pentingnya literasi digital untuk penggunaan media sosial ketika menanggapi krisis kesantunan warganet di media sosial.

"Harus ada program-program yang lebih sistematis dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang literasi digital tentang bijak bersosial media dan tentang dampak dari penggunaan media sosial yang kebablasan," ujar Enda.

Aktivis media sosial ini melanjutkan, krisis kesantunan sesungguhnya sudah bukan hal baru bagi dunia media sosial dalam negeri, sehingga dirinya menganggap justru fenomena ini akan terus melekat dan menjadi bagian dari dinamika media sosial.

"Ini memang sesuatu yang tidak akan hilang dari kehidupan kita selamanya. Hal ini sama seperti kehidupan nyata, akan selalu ada peristiwa-peristiwa atau insiden-insiden yang memperlihatkan adanya kekerasan verbal atau kekerasan fisik," tutur Enda.

Namun demikian, hal tersebut tidak boleh semata-mata membuat seluruh pihak menutup mata bahwa fenomena tersebut memang berbahaya dan perlu diawasi. [eko]