Jelang Vonis, Djoko Tjandra Yakin Jadi Korban Penipuan Pinangki

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Djoko Tjandra, terdakwa kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) dan penghapusan red notice akan menghadapi vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Rencananya, vonis dibacakan pada 5 April 2021.

Usai membacakan duplik dalam persidangan lanjutan perkaranya, Djoko Tjandra masih berkeyakinan jika dirinya adalah korban penipuan yang dilakukan Pinangki Sirna Malasari.

Menurut Djoko Tjandra, fakta dalam persidangan menyebut jika Pinangki menemuinya di Malaysia sambil menawarkan jasa pengurusan fatwa perkara korupsi hak tagih Bank Bali di Mahkamah Agung (MA) lewat Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Memang faktanya itu kan penipuan. Jelas saya didatangi kok di Malaysia. Buka saya mencari. Itu keyakinan dan fakta di persidangan begitu," ujar Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (25/3/2021).

Atas keyakinannya itu, Djoko Tjandra mengaku siap menghadapi vonis. "Santai sajalah, sesuai fakta hukum saja apa yang terjadi dalam persidangan," kata dia.

Tuntutan Jaksa

Terdakwa suap penghapusan nama terpidana perkara pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali dari daftar red notice Polri, Djoko Soegiarto Tjandra saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/11/2020). Sidang mendengar keterangan saksi. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Terdakwa suap penghapusan nama terpidana perkara pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali dari daftar red notice Polri, Djoko Soegiarto Tjandra saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/11/2020). Sidang mendengar keterangan saksi. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Diketahui, jaksa menuntut Djoko Tjandra dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan. Djoko Tjandra menghadapi tuntutan dalam dua kasus sekaligus, yakni terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) serta penghapusan nama Djoko Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO).

Jaksa menilai Djoko terbukti telah menyuap dua jenderal polisi terkait pengecekan status red notice dan penghapusan namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO) di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Djoko melalui rekannya Tommy Sumardi memberikan uang kepada eks Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, sebanyak Sin$200 ribu dan US$370 ribu. Dia juga memberikan uang sebesar US$100 ribu kepada eks Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo.

Upaya tersebut dimaksudkan agar Djoko nantinya bisa masuk ke wilayah Indonesia secara sah dan tidak ditangkap oleh aparat penegak hukum lantaran berstatus buronan. Ia berencana mendaftar Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghukumnya dengan pidana 2 tahun penjara atas korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali.

Selain itu, Djoko juga menyuap eks Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari, untuk pengurusan fatwa MA.

Fatwa itu dimaksudkan agar meloloskan Djoko dari hukuman MA dalam kasus korupsi hak tagih Bank Bali.

Djoko menyuap Pinangki dengan uang sebesar US$500 ribu. Jaksa menerangkan uang itu merupakan fee dari jumlah US$1 juta yang dijanjikan Djoko. Uang itu diterima Pinangki melalui perantara yang merupakan kerabatnya sekaligus politikus Partai NasDem, Andi Irfan Jaya.

Jaksa menyatakan bahwa Djoko juga terbukti melakukan pemufakatan jahat dengan Pinangki dan Andi Irfan Jaya dalam pengurusan fatwa MA. Jaksa berujar mereka menjanjikan uang US$10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan MA.

Saksikan video pilihan di bawah ini: