Jenderal Moeldoko dan Dugaan Kerterlibatan Operasi Sajadah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Komisi I DPR RI bidang pertahanan akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada Jenderal TNI Moeldoko sebagai calon Panglima TNI. Hal itu dilakukan setelah DPR pada tanggal 15 Juli 2013 telah menerima surat usulan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Rencananya uji kelayakan dan kepatutan akan dilakukan setelah 20 Agustus nanti. "Sesuai UU TNI NO 34/2004 Moeldoko memenuhi persyaratan sebagai calon Panglima TNI," kata Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Rabu (31/7/2013).

Riwayat jabatan Jenderal Bintang Empat itu pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Lemhanas dan Wakasad serta pernah menjadi Panglima Kodam. Saat ini Moeldoko menjabat sebagai KSAD.

Hasanuddin mengungkapkan kiprah Jenderal Moeldoko sempat mendapat sorotan publik yang cukup tajam. "Saat dia menjabat sebagai Pangdam Siliwangi , saat itu Kodam terlibat dalam "operasi sajadah" yang digelar Gubernur Jabar Akhmad Heryawan menyisir orang-orang Ahmadiyah di wilayah Jabar," ujar Politisi PDIP itu.

Hasanuddin juga memiliki catatan lima tugas penting yang harus diselesaikan Panglima TNI seperti meningkatkan disiplin TNI yang dianggap makin merosot dengan adanya kasus Cebongan dan perkelahian-perkelahian antar TNI dengan Polri.

Kemudian meningkatkan profesionalisme dan kesejahtraan prajurit . "Meneruskan reorganisasi TNI melalui program MEF ( minimum essensial force )," katanya.

Ia juga meminta Panglima tetap menjaga netralitas TNI . Serta menyelesaikan perangkat-perangkat lunak TNI sesuai UU TNI no 34/2004 antara lain menuntaskan soal bisnis TNI , peradilan umum untuk militer , hukum disiplin militer , doktrin-doktri TNI yang sesuai dengan teknologi dan HAM dan pembinaan karir.

Apa itu operasi sejadah? Dari pernelusan yang dilakukan terungkap, setelah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Musyawarah Pimpinan Daerah Jawa Barat tancap gas dengan menggelar Operasi Sajadah.

Operasi yang bertujuan agar pengikut Ahmadiyah kembali ke ajaran Islam itu diduga melibatkan TNI. Namun, operasi tersebut diduga dilakukan secara represif.

Tim Advokasi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Warga Negara kemudian menemukan sekitar 56 kasus intimidasi TNI terhadap anggota Ahmadiyah di Jawa Barat dan Lampung.

Modusnya, kata tim, sangat sistematis, yakni pemaksaan menandatangani surat keluar dari Ahmadiyah diikuti oleh pengikraran untuk keluar dari Ahmadiyah.

TNI juga aktif meminta data jemaah Ahmadiyah tentang anggota, struktur kepengurusan, dan ajaran. Selain itu, TNI bersama kepolisian dan aparatur negara juga memaksa untuk menguasai masjid dengan menjadi imam salat Jumat.

"Anggota TNI mendatangi rumah warga dengan berpakaian seragam lengkap," tutur anggota tim advokasi Choirul Anam seraya menambahkanm tindakan TNI itu melanggar ketentuan UU No 34/2004 tentang TNI.

Baca Juga:

Jenderal Moeldoko Diperkirakan Melenggang Bebas Jadi Panglima TNI

Moeldoko akan Jalani Tes Kelayakan dan Kepatutan Calon Panglima TNI

Anggota DPR Akan Tagih Komitmen Moeldoko Soal Reformasi TNI

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.