Jepang Siap Pegang Kendali Operasional MRT Jakarta

Liputan6.com, Jakarta : Japan International Cooperation Agency (JICA), investor proyek Mass Rapid Transit (MRT) menyatakan siap terlibat dalam pengelolaan operasional manajemen transportasi publik itu, pasca tahap konstruksi pembangunan selesai.

JICA berjanji akan mengimplementasikan sistem manajemen yang sama seperti di negaranya, terhadap Indonesia.

 

"Kita terlibat sejak mulai dari desain, konstruksi, sampai kepada operasionalnya," kata Wakil Presiden JICA, Akirawa Hiroko di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (19/2/2013). 

 

Pernyataan Hiroko menanggapi permintaan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang berharap JICA dapat menjadi konsultan proyek MRT terkait pelaksanaan teknisnya. 

 

Pasalnya menurut Deputi Menko Perekonomian Bidang Hubungan Kerjasama Luar Negeri, Rizal Affandi Lukman, JICA telah memiliki segudang pengalaman dalam pembangunan maupun pengelolaan MRT di Jepang. 

 

"Meski operasional MRT nanti menjadi wewenang Pemerintah Daerah (pemda) DKI Jakarta, tapi dengan segala expert-nya JICA bisa membawa pengalaman MRT di Jepang ke Indonesia. Itu juga yang menjadi keinginan Pak Wakil Gubernur," ungkap dia. 

 

JICA, lanjut Rizal, akan membangun sistem integrasi transportasi terpadu yang menggabungkan beberapa jalur MRT ke dalam satu entitas layaknya di Jepang.

 

"MRT kan dibangun mulai dari Utara-Selatan, Timur-Barat. Nah nanti ada keterpaduan dengan moda transportasi lain, sehingga dapat menjamin keamanan dan kenyamanan pengunjung," jelas dia. 

 

Akirawa mengaku, selama di Jakarta, pihaknya telah bertemu pejabat di Indonesia seperti Ahok, dan Menteri Bappenas Armida Alisjahbana.

JICA juga diagendakan menggelar pertemuan dengan Menteri Perekonomian, Hatta Rajasa untuk membahas sejumlah isu penting terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia, khusus kawasan metropolitan.

Namun pertemuan kandas dan akhirnya diwakilkan Deputi Menko Perekonomian Bidang Hubungan Kerjasama Luar Negeri, dan Deputi Menteri Perekonomian Bidang Infrastruktur, Lucky Eko. (Fik/Nur)