Jero Revisi Permen ESDM 7/2012

  • Warning! Bank Mandiri Akuisisi BTN, Kredit Pemilikan Rumah Terancam Pu …

    Warning! Bank Mandiri Akuisisi BTN, Kredit Pemilikan Rumah Terancam Pu …

    TRIBUNnews.com
    Warning! Bank Mandiri Akuisisi BTN, Kredit Pemilikan Rumah Terancam Pu …

    TRIBUNNEWS.COM - Serikat karyawan Bank BTN mengingatkan, Bank Mandiri miskin pengalaman dalam hal penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR). …

  • Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    Tempo
    Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia menyatakan utang luar negeri Indonesia pada Februari 2014 mencapai US$ 272,1 miliar atau sekitar Rp 3.106,9 triliun. Nilai utang luar negeri Indonesia membengkak 7,4 persen dibanding Februari 2013 dan lebih besar ketimbang pertumbuhan pada Januari 2014 yang mencapai 7,2 persen. (Baca: Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 3.106,9 Triliun). …

  • Bila dicaplok Mandiri, pekerja BTN khawatir PHK massal

    Bila dicaplok Mandiri, pekerja BTN khawatir PHK massal

    Merdeka.com
    Bila dicaplok Mandiri, pekerja BTN khawatir PHK massal

    MERDEKA.COM. Rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjalankan merger PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dengan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dituding memunculkan risiko terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. …

Jakarta (ANTARA) - Menteri ESDM Jero Wacik merevisi beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri ESDM No 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Revisi tersebut tertuang dalam Permen ESDM No 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permen ESDM No 7 Tahun 2012 yang salinannya diperoleh di Jakarta, Rabu.

Aturan Permen ESDM 11/2012 yang ditandatangani Jero Wacik pada 16 Mei 2012, menyebutkan antara lain di antara Pasal 21 dan Pasal 22 Permen ESDM 7/2012 disisipkan satu pasal yakni Pasal 21A yang terdiri dari dua ayat.

Ayat (1) berbunyi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dan izin pertambangan rakyat (IPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menjual bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeri apabila telah mendapatkan rekomendasi dari menteri cq direktur jenderal.

Sedang ayat duanya berbunyi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan setelah pemegang IUP operasi produksi dan IPR memenuhi persyaratan antara lain status IUP operasi produksi dan IPR adalah tidak bermasalah (clear and clean), melunasi kewajiban pembayaran keuangan kepada negara, menyampaikan rencana kerja dan/atau kerja sama dalam pengolahan dan/atau pemurnian mineral di dalam negeri, dan menandatangani pakta integritas.

Pasal 21 Permen 7/2012 menyebutkan, perusahaan tambang dilarang mengekspor bijih mineral paling lambat 6 Mei 2012.

Permen ESDM 11/2012 juga menyebutkan, di antara Pasal 25 dan Pasal 26 Permen 7/2012 disisipkan satu pasal yakni Pasal 25A yang berisi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (3), Pasal 23 Ayat (3), Pasal 24 Ayat (3), dan Pasal 25 Ayat (3) diatur dalam peraturan Direktur Jenderal.

Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral melalui

kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral diatur dalam peraturan Direktur Jenderal.(rr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...