Jika Pilkada Digelar 2022, Anies Disebut Belum Tentu Seperti Jokowi

Syahrul Ansyari
·Bacaan 2 menit

VIVA - Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak dilaksanakan pada 2024 bareng pemilu legislatif dan Presiden masih menuai kontroversi. Karena, masih ada yang menginginkan Pilkada digelar pada 2022 dan 2023.

Artinya, DKI Jakarta termasuk Pilkada yang digelar pada 2022 mengingat Anies Baswedan terpilih tahun 2017.

Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institut (IPI), Karyono Wibowo, mencermati ada tarik-menarik soal waktu pelaksanaan pilkada. Bahkan, ada yang berasumsi pelaksanaan pilkada akan menentukan nasib sejumlah kepala daerah termasuk Anies yang diprediksi maju sebagai petahana pada Pilkada DKI.

Baca juga: PDIP Ngotot Pilkada 2024, Pengamat: Kalau 2022, Anies yang Menang

Selain itu, kata Karyono, ada juga pihak yang mengkaitkan lebih jauh dalam perhelatan Pilpres 2024 yang dicurigai untuk menyingkirkan Anies dari pertarungan Pilpres nanti. Tentu, Karyoto menilai perlu ada kajian mendalam untuk membuktikan hipotesis umum tersebut.

“Karenanya, Anies dan para pendukung jangan merasa paling dijegal, hal ini berdampak kepada kepala daerah yang lain. Jangan sampai isu pilkada dijadikan narasi untuk menjegal Pilpres, karena itu justru tidak berdasar dan lemah,” kata Karyono pada Sabtu, 6 Februari 2021.

Menurut dia, belum tentu juga ketika Pilkada dilakukan tahun 2022 itu bisa menjamin kemenangan dalam Pemilihan Presiden 2024. Karena, sejarah mencatat baru Joko Widodo saja kepala daerah yang berhasil memenangi Pemilu Presiden 2014.

"Jadi, tidak bisa dijadikan dasar Anies akan bernasib sama dengan Jokowi. Anies harus berjuang keras, karena akan ada beberapa tokoh yang tidak bisa dianggap enteng," kata dia.

Ia mengatakan untuk lolos dan menang dalam kompetisi pemilu presiden tidak sesederhana itu, karena masih banyak variabel yang saling berhubungan terhadap lolos tidaknya menjadi kandidat presiden. Belum lagi, tahap pemilihan yang banyak faktor mempengaruhi kemenangan.

"Anies memang sudah menjadi tokoh yang diperhitungkan dalam kancah politik nasional, namanya selalu masuk radar survei calon presiden. Meskipun sejumlah survei elektabiliitasnya menurun dalam setahun terakhir, tapi Anies masih punya peluang untuk menjadi kandidat presiden," kata dia.

Sementara, peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar, menyarankan pemerintah mengkaji kembali mengenai pelaksanaan Pilkada serentak pada 2024 yang berbarengan dengan Pilpres dan Pemilu Legislatif. Karena menurut dia, sangat potensial bukan saja menurunkan tapi juga merusak kualitas Pemilu dan demokrasi.

“Pergantian kepala daerah secara periodik yang tidak sesuai jadwal akan merusak kedaulatan pemilih jika ditunda. Kondisi tidak normal seperti ini sangat rawan dengan kecurangan, dan penyalahgunaan kekuasaan di 272 daerah dengan Plt (pelaksana tugas),” kata Rully.