Joe Biden Bikin Huawei Makin Sengsara

Lazuardhi Utama, Misrohatun Hasanah
·Bacaan 2 menit

VIVA – Pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Joe Biden baru-baru ini mengubah lisensi perusahaan negaranya yang ingin berbisnis dengan Huawei. Mereka akan membatasi perusahaan memasok barang-barang ke raksasa teknologi China itu yang dapat digunakan dengan perangkat 5G, menurut sebuah sumber.

Dengan aturan tersebut, maka dapat mengganggu kontrak yang sudah disepakati dengan mengacu pada lisensi era Presiden Donald Trump berkuasa, mengutip dari situs Gadgets 360, Senin 15 Maret 2021.

Baca: Oppo Melesat, Huawei Sekarat

Juru bicara Departemen Perdagangan AS menolak mengomentari masalah tersebut. Ia hanya mengatakan informasi lisensi bersifat rahasia. Sementara juru bicara Huawei juga menolak berkomentar dengan perubahan lisensi tersebut.

Huawei dimasukkan dalam daftar entitas pada 2019 lalu. Hal ini membuat seluruh perusahaan AS tak bebas lagi melakukan ekspor teknologi. Salah satunya Google yang tidak diizinkan memberikan lisensi Android. Ini menyebabkan perangkat Huawei setelah aturan tersebut berlaku hadir tanpa layanan Google.

Sementara itu pada Januari lalu, pemerintah Trump menolak 116 lisensi dengan total US$119 miliar atau Rp1.716 triliun. Menurut dokumen Departemen Perdagangan, lisensi yang lolos hanya empat lisensi senilai US$20 juta (Rp288,5 miliar).

Sebagian besar yang ditolak masuk dalam tiga kategori yakni memori, handset dan perangkat lain serta aplikasi jaringan. Pada periode waktu 2019-2020, pemerintah negeri Paman Sam ini menyetujui lisensi perusahaan AS untuk menjual barang dan teknologi senilai US$87 miliar ke Huawei, kata dokumen itu.

Lisensi umumnya berlaku selama 4 tahun. Pembatasan baru pada lisensi tersebut berisiko merugikan beberapa pemasok. Menurut satu lisensi yang telah direvisi, yang mulai berlaku pada 9 Maret 2021, item tidak boleh digunakan 'dengan atau di perangkat 5G apa pun'.

Ini akan melarang item masuk ke perangkat 5G meskipun tidak ada hubungannya dengan jaringan 5G. Rumor tersebut juga mengatakan bahwa item tertentu harus memiliki kepadatan maksimal 6 GB dan persyaratan teknis lainnya.

Kedua lisensi yang direvisi mengatakan, sebelum mengekspor, Huawei harus menerapkan rencana kontrol suku cadang dan menyediakan catatan inventaris kepada pemerintah AS berdasarkan permintaan.