Joe Biden Teken RUU Pendanaan, Pemerintah AS Selamat dari Penutupan

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta Presiden Amerika Serikat Joe Biden akhirnya menandatangani RUU pendanaan jangka pendek untuk menghindari penutupan (shutdown) pemerintah hingga 3 Desember 2021.

Senat AS dan DPR menyetujui RUU tersebut beberapa jam sebelum berakhirnya pendanaan pada Kamis pagi (31/9/2021).

Senat meloloskan RUU tersebut karena memperoleh 65 suara yang menyetujui RUU. Rinciannya terdiri dari 50 suara dari Partai Demokrat dan 15 suara dari Partai Republik. Sementara itu, 35 suara lainnya diketahui tidak menyetujui RUU.

Lalu, DPR meloloskan RUU dengan perolehan suara sebanyak 254 suara, didukung oleh seluruh anggota Partai Demokrat dan 34 anggota Partai Republik. Ada 175 suara di DPR yang tidak meloloskan RUU.

Melansir dari CNBC, Jumat (1/10/2021), agenda selanjutnya yang harus dilakukan adalah menetapkan pengeluaran hingga Desember. Selain itu, anggota parlemen juga harus menyusun rencana pendanaan selama setahun penuh.

RUU tersebut mencakup uang bantuan yang akan diberikan pascabencana badai AS dan perpindahan tempat tinggal para pengungsi Afghanistan.

Ancaman Lainnya

Ilustrasi pendanaan startup, funding startup, dolar, uang dolar, uang. Kredit: Gerd Altmann via Pixabay
Ilustrasi pendanaan startup, funding startup, dolar, uang dolar, uang. Kredit: Gerd Altmann via Pixabay

Penutupan bisa mengakibatkan pemerintah merumahkan para pekerja federal. Lalu, layanan tertentu juga ditutup sementara.

Penundaan pendanaan juga akan menimbulkan tantangan bagi AS untuk memerangi pandemi COVID-19, meskipun pemerintah mengatakan bahwa penutupan hanya akan berdampak kecil pada sektor kesehatan.

Meskipun ancaman penutupan berhasil diselesaikan, anggota parlemen masih harus menyelesaikan ancaman lainnya dengan menaikkan batas utang AS. Hal ini bertujuan untuk mencegah default (gagal bayar) AS sebelum 18 Oktober 2021.

Batas utang yang tidak berhasil dinaikkan bisa berdampak pada perekonomian AS, seperti penurunan pasar saham dan hilangnya pekerjaan bagi karyawan.

Partai Demokrat berusaha mengajukan RUU yang sama untuk mendanai pemerintah sekaligus menaikkan batas utang. Namun, pengajuan tersebut ditentang oleh Partai Republik dengan memblokir Undang-Undang.

Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell (Partai Republik) berulang kali mengatakan bahwa partainya akan memilih RUU pendanaan tanpa menaikkan batas utang.

Reporter: Shania

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel