Jokowi Bakal Geser Anggaran Infrastruktur ke UMKM

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta perluasan anggaran untuk melakukan pendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurut dia, nominal anggaran pendampingan yang dibutuhkan harus lebih dari Rp 1 triliun.

"Setelah ini kalau anggarannya di bawah Rp 1 triliun saya enggak bisa banyak ngomong," ujar dia dalam webinar series bersama Sinarmas, Kamis (12/11/2020).

Teten mengatakan, dirinya sudah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merombak pembiayaan kepada UMKM secara total.

"Jadi ini yang sedang kami kerjakan dengan Pak Menteri Bappenas, dan Menteri Bappenas sudah menyampaikan ke publik bahwa Pak Presiden sekarang mau bergeser dari infrastruktur ke UMKM," ungkap dia.

Menurut perhitungannya, pelaksanaan pendampingan akan lebih efektif jika anggaran bagi UMKM dapat dipusatkan di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Adapun besaran dana bagi UMKM di seluruh kementerian yang ada diperkirakan mencapai Rp 4,6 triliun.

"Mungkin nanti dalam praktiknya mungkin, kan sekarang anggaran untuk UMKM nyebar di kementerian, sekitar Rp 4,6 triliun," kata Teten.

"Itu kalau dipindahin ke tempat saya lumayan. Apalagi kalau 15 persen untuk pembangunan infrastruktur digeser untuk UMKM, ini kerjasama bagus. Kita dorong UMKM berjaya," serunya.

Bantuan untuk Pelaku UMKM Bakal Berlanjut hingga 2021

Pekerja menyelesaikan pembuatan kue kering di Jakarta, Rabu (30/9/2020). Kemenkop UKM menyatakan realisasi penyaluran bantuan presiden (Banpres) produktif untuk UMKM senilai 2,4 juta/UKM hingga 21 September 2020 mencapai 5.909.647 usaha mikro atau sekitar 64,50 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Pekerja menyelesaikan pembuatan kue kering di Jakarta, Rabu (30/9/2020). Kemenkop UKM menyatakan realisasi penyaluran bantuan presiden (Banpres) produktif untuk UMKM senilai 2,4 juta/UKM hingga 21 September 2020 mencapai 5.909.647 usaha mikro atau sekitar 64,50 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pemerintah akan tetap melanjutkan program bantuan sosial para pelaku UMKM akibat tekanan hebat dampak pandemi Covid-19. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam rapat peripurna beberapa waktu lalu.

"Sesuai arahan Presiden (Jokowi) di rapat paripurna kemarin karena ekonomi kuartal 1 tahun depan masih cukup berat bagi UMKM. Sehingga program sosial akan menjadi perhatian pemerintah," ujar dia dalam acara "Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan", Rabu (4/11/2020).

Menurutnya, pemerintah telah memproyeksi hingga kuartal awal 2021 ekonomi Indonesia masih belum sepenuhnya pulih dari dampak buruk pandemi Covid-19. Alhasil pilihan untuk melanjutkan penyaluran program bantuan sosial dinilai tepat untuk melindungi kelangsungan bisnis UMKM domestik.

"Sehingga ini mudah mudahan menjadi perubahan mendasar di sektor UMKM," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melanjutkan bantuan untuk masyarakat lantaran dampak pandemi. Bantuan akan berjalan pada tahun depan.

Airlangga menjelaskan, program tersebut mulai dari bantuan sosial Jabodetabek dan non-jabodetabek hingga bantuan untuk para pengusaha mikro.

"Terkait program-program yang berjalan dari PEN adalah program PKH, sembako baik jabodetabek maupun tunai di non jabodetabek, kartu pra kerja, diskon listrik, logistik, blt desa, investasi koperasi melalui LPDP, bantuan pelaku usaha mikro bpum, dan khusus tahun depan akan dilanjutkan program prioritas atau unggulan," katanya usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (7/9).

Tidak hanya itu, bantuan subsidi gaji pun akan dilanjutkan. Nantinya bantuan tersebut akan diberikan pada kuartal pertama tahun 2021.

"Bantuan untuk subsidi gaji akan dilanjutkan kuartal pertama tahun depan," ungkapnya.

Airlangga berharap dengan adanya program tersebut akan menjaga daya beli saat pandemi Covid-19. Sehingga perekonomian pulih kembali.

"Demikian program-program ini diharapkan menjaga daya beli masyarakat dalam situasi pandemi Covid," tutupnya.