Jokowi Beri Kompensasi kepada 215 Korban Terorisme Masa Lalu

Fikri Halim, Eduward Ambarita
·Bacaan 2 menit

VIVAPresiden Jokowi memastikan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia. Presiden Jokowi dalam hal ini mewakili pemerintah memberikan kompensasi sebesar Rp39,2 miliar kepada korban terorisme.

"Tadi sudah disampaikan bahwa pembayaran kompensasi sebesar Rp 39 miliar secara langsung kepada 215 korban terorisme dan ahli waris yang telah meninggal dunia dan yang telah teridentifikasi dari 40 peristiwa terorisme masa lalu," kata Jokowi saat menyerahkan kompensasi kepada keluarga korban di Istana Negara Jakarta, Rabu 16 Desember 2020.

Jokowi menyadari, pemberian kompensasi ini tidak sebanding dengan luka dan penderitaan yang dialami selama puluhan tahun. Kehadiran negara dalam rangka memberikan semangat supaya para keluarga korban lebih optimis menjalani hidup.

"Kehadiran negara di tengah-tengah para korban semoga mampu memberikan semangat, memberikan dukungan moril untuk melewati situasi yang sangat berat akibat dampak dari terorisme. Agar para korban dapat melanjutkan kehidupan dan menatap masa depan lebih optimis lagi,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Tidak hanya itu, pemerintah juga melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan bantuan medis, layanan psikologis serta rehabilitas psikososial.

"Pemerintah memperkuat lagi komitmen untuk pemulihan korban terorisme masa lalu dengan mengeluarkan PP, PP No. 35/2020. pada PP tersebut ditegaskan bahwa korban tindak pidana terorisme masa lalu berhak memperoleh kompensasi. kompensasi itu bisa diajukan oleh korban tindak pidana terorisme, keluarga, ahli waris atau kuasanya kepada LPSK,” kata Jokowi.

Sebelum ini, negara disebut juga hadir dan membayarkan kompensasi kepada korban terorisme yang pelaksanaannya dilekatkan pada putusan pengadilan seperti bom Gereja Oikumene di Kota Samarinda (2016), bom Thamrin (2016), penyerangan Polda Sumatera Utara (2017), bom Kampung Melayu (2017), hingga peristiwa terorisme Sibolga (2019).

"Nilai kompensasi yang diberikan negara tentu tidak sebanding dengan penderitaan para korban yang selama puluhan tahun mengalami penurunan kondisi ekonomi karena kehilangan pekerjaan atau tidak mampu mencari nafkah lagi, mengalami trauma psikologis, menderita luka fisik dan mental, juga mengalami berbagai stigma karena kondisi fisik yang dialaminya," kata Presiden.

Namun, kehadiran negara tersebut diharapkan mampu memberikan semangat dan dukungan moril kepada para korban untuk melewati situasi yang sangat berat akibat dampak dari terorisme. Dengan pendampingan negara, para korban dapat melanjutkan kehidupan dan menatap masa depan dengan lebih optimistis lagi.

Hadir dengan menerapkan protokol kesehatan dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar. (ren)