Jokowi dan Sri Mulyani Beda Keinginan Soal THR PNS? Istana Angkat Bicara

·Bacaan 4 menit

Liputan6.com, Jakarta - Tidak ada perbedaan pendapat antar menteri, apalagi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi ASN/PNS. Semua komponen pemerintah satu suara, mengacu pada regulasi yang sama, yaitu PP 63/2021 dan PMK 42/2021.

“Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Presiden dengan Menkeu terkait THR ASN,” ungkap Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma, Rabu (5/5/2021).

Panutan menjelaskan, PMK 42/2021 merupakan juknis bagi PP 63/2021, penyusunannya mengacu pada PP 63, oleh karena itu isinya dijamin konsisten.

Bahkan, kata Panutan, tidak ada perbedaan antara dua regulasi tersebut. Meski begitu, seperti regulasi lainnya, selalu ada diskusi antara pihak-pihak terkait sebelum diputuskan dalam sidang kabinet dan diformalkan dalam bentuk regulasi.

“Dalam proses diskusi tersebut, mungkin saja ada perbedaan ide. Itu hal yang sangat normal,” jelas Panutan.

Sebagai regulasi, PP 63 dan PMK 42 tentu saja berlaku umum. Panutan menerangkan, semua ASN di berbagai K/L menerima THR dengan mengikuti ketentuan yang sama.

“Tidak ada keistimewaan bagi K/L tertentu,” ungkapnya.

Banjir Dukungan, Petisi THR PNS Tanpa Tukin Tembus 19 Ribu Tanda Tangan

THR/copyright:shutterstock
THR/copyright:shutterstock

Petisi terkait kekecewaan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa tunjangan kinerja (tukin) mendapatkan banyak dukungan. Petisi ini dimulai oleh seseorang bernama Romansyah H di change.org sejak enam hari lalu.

Pantuan Liputan6.com, Rabu (5/5/2021), jumlah yang menandatangani petisi THR ini terus bertambah. Saat artikel ini ditulis, petisi telah mengumpulkan 19.341 tanda tangan. Pada Sabtu 1 Mei 2021, petisi baru ditandatangani oleh 13.751 pendukung.

"Melalui petisi ini, untuk mendukung program pemerintah dengan meningkatkan belanja konsumsi lebaran dan tahun ajaran baru 2021, kami meminta Presiden Jokowi untuk meninjau kembali besaran THR dan Gaji-13 ASN tahun 2021 agar memasukkan unsur tunjangan kinerja (atau tunjangan dengan nama lain yg berlaku di setiap K/L) sebagaimana yang sudah diterapkan di tahun 2019," demikian keterangan yang tertulis di laman petisi tersebut.

Petisi ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Ketua dan Wakil Ketua DPR RI.

Pemerintah telah memutuskan pembayaran THR pada tahun ini hanya mencakup gaji pokok dan tunjangan melekat. Mengutip PP 63/2021 tentang pemberian THR dan Gaji ke-13 PNS, dijelaskan bahwa komponennya terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatan dan atau pangkat PNS.

Perubahan alokasi anggaran THR untuk tahun ini disebabkan pemerintah tengah fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 Selain itu, juga karena penggunaan anggaran pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi. Sehingga tidak ada komponen tunjangan kinerja di dalam pembayaran THR.

Ramai Petisi THR PNS Tanpa Tukin, Ini Respons Kemenkeu

Ilustrasi THR PNS. (via: istimewa)
Ilustrasi THR PNS. (via: istimewa)

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari, mengatakan ada disinformasi dalam keterangan mengenai petisi Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di change.org.

Dalam petisi itu disebutkan PNS hanya mendapatkan THR berupa gaji pokok, padahal juga ada komponen tunjangan melekat yang diberikan.

Petisi yang dimaksud bertajuk THR & Gaji-13 ASN 2021 Lebih Kecil dari UMR Jakarta: Kembalikan Full Seperti Tahun 2019.

"Kalimat bahwa 'Menteri Keuangan SMI telah memberikan statement bahwa THR dan Gaji-13 ASN Tahun 2021 hanya diberikan sebesar gaji pokoknya saja' ini disinformasi," kata Puspa kepada Liputan6.com pada Sabtu (1/5/2021).

Mengutip PP 63/2021 tentang pemberian THR dan Gaji ke-13 PNS, dijelaskan bahwa komponennya terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatan dan atau pangkat PNS.

"Artinya, petisi itu sendiri sudah salah isinya. Tidak paham isi PP, tidak menyimak konferensi pers," tutur Puspa.

Menurutnya, keselahpahaman serupa juga banyak ditemui di lini masa Twitter.

"Padahal jelas THR terdiri dari gaji pokok dan tunjangan melekat lainnya. Kasihan yang tidak paham jadi terprovokasi hal yang salah, lebih kasihan lagi masyarakat yang bukan ASN dan dalam kondisi lebih tidak beruntung," ungkap Puspa.

Soal THR Tanpa Tukin

Ilustrasi THR PNS (Grafis: Abdillah/Liputan6.com)
Ilustrasi THR PNS (Grafis: Abdillah/Liputan6.com)

Di dalam petisi tersebut, juga mengkritisi keputusan pemerintah yang tidak menyertakan tunjangan kinerja dalam THR. Terkait hal ini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sebelumnya sudah menjelaskan penyebabb absennya tunjangan kinerja (tukin) dari alokasi THR.

Perubahan alokasi anggaran THR untuk tahun ini disebabkan pemerintah tengah fokus dalam penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, juga karena penggunaan anggaran pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi.

"Pemerintah terus menyeimbangkan berbagai tujuan anggaran yang sangat penting dan sesuai arahan presiden untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pemulihan dari Covid-19, dan tetap memberikan hak THR kepada ASN, TNI, Polri, meskipun tidak meliputi tunjangan kinerjanya, hanya gaji pokok dan tunjangan melekat," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Kamis (29/4/2021).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: