Jokowi Dinilai Ciderai Cita-Cita Luhur Pendiri Bangsa

Pengamat: Dukungan Pengusaha Terhadap Jokowi - JK Belum Maksimal

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa (Induk KUD), Herman Y L Wutun menilai pernyataan Jokowi yang disampaikan pada Kampanye di Indramayu, Jawa Barat, Selasa 17 Juni 2014 kemarin, berkaitan dengan koperasi yang dianggap tidak lagi efektif bagi petani dan nelayan sebagai bentuk pencederaan terhadap cita-cita luhur pendiri Bangsa.

Herman kemudian mengutip pernyataan Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, yang pernah menyatakan bahwa hanya dengan berkoperasilah maka Bangsa Indonesia dapat ditarik dari lumpur kemiskinan.

"Oleh karena itu, melalui pernyataan Jokowi tersebut dapatlah menunjukkan kualitasnya sebagai Capres yang tidak memahami dan mengetahui peran sejatinya dari Koperasi," kata Herman dalam keterangan persnya, Jumat (20/6/2014).

Herman yang selaku Ketua Umum Induk KUD, yang mewakili suara dari 30 Pusat-Pusat KUD/KSU/KOPPAS se- Indonesia dan lebih dari 9.000 jaringan KUD di pelosok-pelosok nusantara, mengingatkan bahwa Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 sangat jelas mengamanatkan perekonomian negara disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

"Dan pada ayat 4 pasal tersebut disebutkan juga bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian Bangsa Indonesia. Koperasi adalah satu-satunya konsep pengembangan/pembangunan ekonomi masyarakat, yang secara ideologis sangat cocok dengan budaya dan karateristik Bangsa Indonesia yaitu musyawarah dan gotong royong," paparnya.

Sjukrianto selaku Direktur Utama Induk KUD menambahkan, bahwa pernyataan Jokowi yang menganggap bahwa Petani dan Nelayan tidak senang dengan adanya koperasi, karena permodalan yang cenderung dikuasai oleh pengurusnya, adalah hal yang salah kaprah.

Menurut Sjukrianto, bila kondisi saat ini Koperasi beberapa di antaranya berjalan tidak baik, bukanlah karena Koperasinya yang salah, melainkan karena oknum yang kurang bertanggung jawab, yang juga tidak dapat digeneralisasi menjadi kesalahan umum dari keberadaan Koperasi.

Ia juga menambahkan bahwa anggota KUD di seluruh Indonesia yang berjumlah 13,4 juta Kepala Keluarga, di mana sebagian besar berprofesi sebagai Petani dan Nelayan, justru menggantungkan harapannya kepada Koperasi.

"Kita dapat melihat bahwa tekanan Neo-Liberalisme terhadap sistem ekonomi nasional yang menguasakan pada mekanisme pasar dan pencabutan subsidi, seperti berlaku saat ini, tidaklah memberikan keberpihakan kepada Koperasi untuk berkembang," ujarnya.

Sjukrianto menuturkan, distribusi barang-barang subsidi, khususnya pupuk dan sarana pertanian tidak lagi dikuasakan penuh kepada Koperasi, akibatnya adalah munculnya para tengkulak dengan modal-modal besar yang seenaknya memainkan ketersediaan pasokan pupuk dan sarana pertanian, sehingga menekan harga di tingkat Petani.

"Kalau sudah seperti ini, yang dapat melawan hanyalah Koperasi, karena Koperasi masihlah dibutuhkan dan menjadi harapan bagi para Petani dan Nelayan, serta Negara ini untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi, yang utamanya adalah kedaulatan pangan," ucapnya.

Dia mengingatkan bahwa Indonesia pernah mencatatkan prestasinya untuk dapat berswasembada pangan, sehingga di tahun 1987/1988 mendapatkan penghargaan dari FAO. "Perlu diingat bahwa Negara dengan keberpihakannya pada masa itu, dan bersama KUD dapat membuat sejahtera para Petani dan Nelayan di desa-desa," jelasnya.

"Untuk itulah Pemerintah perlu mendorong perkembangan Koperasi dalam hal pembinaan anggotanya, agar secara manajemen dapat berjalan baik dan tidak salah urus manajemen," tandasnya.

Baca Juga:

JK: Kesejahterahan Prajurit Harus Ditingkatkan

Wah, Prabowo Janji Naikkan Harga BBM Kalau Terpilih Jadi Presiden

Prabowo-Hatta Hadiri Dialog Ekonomi dengan Kadin