Jokowi Ingatkan Kepala Daerah: Enggak Musim Terima Laporan Bagus-Bagus saja

Merdeka.com - Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rapat koordinator nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 di Sentul International Convention Center (SICC), Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Selasa (17/1). Jokowi memberi sejumlah arahan, berkaitan dengan ancaman resesi hingga stabilitas jelang Pemilu 2024.

Jokowi mengingatkan seluruh kepala daerah dan pemangku kebijakan di Indonesia berhati-hati pada ancaman resesi. Jokowi mengungkapkan, IMF memprediksi sepertiga perekonomian dunia akan mengalami resesi.

"Meski pertumbuhan ekonomi kita baik, IMF memprediksi sepertiga ekonomi dunia mengalami resesi. Bahkan, untuk negara yang tidak terkena resesi, ratusan juta penduduknya merasakan resesi. Sehingga kita harus memiliki frekuensi yang sama untuk menghadapi situasi global," ujar Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, inflasi masih menjadi momok semua negara di dunia. Dia mengungkapkan, inflasi Indonesia berada pada angka 5,5 persen yang masih disyukuri, jika melihat negara lain, seperti Argentina dengan inflasi mencapai 92 persen.

Jokowi meminta para kepala daerah, agar dapat mendeteksi sedini mungkin jika terjadi gejolak harga kebutuhan pokok di lapangan. Selain itu, bupati, wali kota dan gubernur diminta agar sering-sering turun langsung ke pasar.

"Hati-hati dengan kenaikan beras. Kita harus bekerja detil. Dua hari lalu saya peringatkan Bulog karena ada 79 daerah harga berasnya naik yang tidak sedikit. Kemudian harga telur di 89 daerah naik. Urusan kecil-kecil, harga tomat di 82 daerah naik, daging ayam ras naik di 75 daerah. Tolong bupati wali kota sering masuk ke pasar. Apakah data yang diberikan sesuai fakta di lapangan," tegas Jokowi.

Jokowi juga memerintahkan Badan Pusat Statistik (BPS) agar melaporkan informasi apa adanya kepada kepala daerah. "Jadi udah enggak musim terima laporan saja yang bagus-bagus," kata dia.

Jokowi juga meminta pemerintah daerah tidak sembarangan dalam menentukan tarif yang menjadi kewenangan daerah, seperti tarif PDAM, hingga angkutan umum. Jokowi bahkan meminta agar tidak ada kenaikan harga yang begitu berarti.

"Hati-hati, bisa menjadikan inflasi naik. Dihitung betul. Kalau masih kuat ditahan. Kalau enggak kuat naiknya jangan lebih dari 100 persen. Saya rasa seluruh kepala daerah sudah tahu apa yang harus dilakukan karena sudah memiliki data semuanya," pungkas dia. [cob]