Jokowi: Kalau Harga Naik Tapi Kepala Daerah Diam Saja, Artinya Dia Tak Ngerti Inflasi

Merdeka.com - Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menyentil lima Kabupaten/Kota dengan tingkat inflasi tertinggi. Kepala daerah pada lima wilayah tersebut dituntut segera melakukan intervensi agar inflasi dapat terkendali.

Di antaranya Kota Luwuk, Sulawesi Tengah 7,8 persen; Kota Jambi, Jambi 7,7 persen; Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan 7,6 persen; Kota Sampit, Kalimantan Tengah 7,5 persen; dan Kota Tanjung Selor, Kalimantan Utara 7,4 persen.

"Ini kabupaten dan kota yang inflasinya tertinggi, tolong dilihat dan agar segera dilakukan intervensi di lapangan," perintah Jokowi saat memberikan arahan mengenai pengendalian inflasi dengan seluruh kepala daerah di Istana Negara, Senin (12/9).

Jokowi juga menyentil 5 provinsi dari 10 provinsi dengan tingkat inflasi tinggi yaitu; Jambi, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua, Bali, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Lampung, Bengkulu, Yogyakarta, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jambi, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur.

Jokowi memerintahkan provinsi tersebut segera mendata pasokan apa saja yang mengalami kenaikan harga, serta mendata asal barang tersebut. "Harus ada datanya dan kalau masih ada yang belum tahu mengenai ini agar minta informasi ke menteri perdagangan," tegasnya.

Dia juga sempat menyinggung sensitivitas para kepala daerah atas kondisi saat ini. "Kalau sebuah daerah terjadi kenaikan harga barang dan jasa dan kepala daerahnya diam saja artinya dia tidak ngerti inflasi. Hati-hati dengan kata ini, inflasi," ucap Jokowi.

Sebagaimana diketahui, kenaikan harga kebutuhan bahan pokok menjadi sorotan serius oleh Presiden Joko Widodo. Ia mendorong pemerintah daerah memberi subsidi terhadap transportasi pengangkut pangan, untuk mengendalikan inflasi.

"Misalnya harga bawang merah naik, kalau enggak salah paling banyak dari Brebes. Brebes-Lampung berapa transportasinya? Rp3 juta, berarti biaya transportasinya itu Rp3 juta ditutup oleh pemerintah daerah," ucap Jokowi

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, jika seluruh pemerintah daerah memberikan kontribusi terhadap pemberian subsidi angkutan pangan, maka inflasi dapat dikendalikan. Jika inflasi terkendali, harga pangan tidak akan mengalami lonjakan.

Jokowi bahkan menyarankan agar pemerintah daerah membeli langsung komoditi pangan utama masyarakat seperti telur, dari peternak ayam. "Dari peternak kemudian dikirim kepada pasar sehingga kemudian harga yang terjual di pasar adalah harga dari peternak," ucapnya.

Jokowi menambahkan, selagi transportasi angkutan pangan ditopang oleh pemerintah daerah, belanja tidak terduga juga dapat dialihkan untuk bantuan sosial (Bansos) sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Konsep seperti ini, ujar Jokowi, pernah dilakukan saat menjabat sebagai Wali Kota Solo.

"Ini pernah saya lakukan saat wali kota dengan menutup biaya transportasi tersebut sehingga saat itu inflasi bisa kita turunkan," pungkasnya. [azz]