Jokowi Minta Kementerian dan Lembaga Percepat Realisasi APBN dan APBD 2021

·Bacaan 1 menit
Presiden Joko Widodo memimpin pelantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI di Istana Negara Jakarta, Rabu (17/11/2021). Jenderal Andika Perkasa menggantikan Panglima TNI sebelumnya Marsekal Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiun. (Foto: Agus Suparto/Biro Sekretariat Kepresidenan)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta semua kementerian dan lembaga fokus mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021.

Pasalnya, saat ini sudah di penghujung 2021, namun realisasi APBN 2021 belum jug maksimal.

"Saya minta ini agar sudah bulan November, masuk ke Desember jadi percepat realsiasi APBN dan APBD. APBN artinya setiap kementerian/lembaga harus konsentrasi mempercepat realisasi ini," kata Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/11/2021).

Dia memerintahkan Menteri Dalam Negeri memberi perhatian ke daerah-daerah yang serapan anggarannya masih kecil.

Jokowi mengingatkan pemerintah daerah bahwa APBD sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut dia, realisasi dana perlindungan sosial saat ini baru mencapai 77 persen dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Sementara itu, serapan anggaran program padat karya baru mencapai 67 persen.

"Dukungan untuk UMKM dan korporasi baru mencapai 60 persen," ucap Jokowi.

Penyerapan APBN Menurun

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penyerapan APBN 2021 sampai bulan September mencapai Rp 1.806,8 triliun.

Penyerapan APBN ini menurun 1,9 persen dibandingkan tahun lalu yang mengalami lonjakan karena pertama kalinya menghadapi pandemi Covid-19.

"Sampai September, APBN kita baik, realisasi belanja negara Rp1.806,8 triliun, menurun dari tahun lalu karena mengalami lonjakan besar," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Senin, 25 Oktober 2021.

Sri Mulyani mengatakan penggunaan APBN tahun 2021 masih banyak digunakan untuk penanganan Covid-19. Dia mengklaim pemerintah telah berhasil dalam penanganan dari sisi kesehatan dan memulihkan kembali perekonomian nasional secara bertahap.

Tercermin dari penggunaan dana PEN sampai 22 Oktober 2021 sebesar 58,3 persen dari pagu anggaran RP 744,77 triliun.

"Kerja keras APBN ini buat penanganan covid yang cukup berhasil dan kita berhasil memulihkan ekonomi secara bertahap," ujar Sri Mulyani.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel