Jokowi Minta Para Capres Jaga Kondusifitas: Kalau Tidak Bisa ya Anget, Jangan Panas

Merdeka.com - Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sentilan kepada para calon presiden dan calon wakil presiden yang hadir pada pembukaan Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Munas HIPMI) ke XVII, di Hotel Alila Solo, Senin (21/11).

Mereka yang sebagian hadir dalam munas tersebut diminta agar menjaga kondisi agar tetap adem di tahun politik. Pantauan merdeka.com, Gubernur Ganjar Pranowo dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani hadir dalam acara tersebut.

"Saya hanya titip, kepada calon calon Presiden, calon calon Wakil Presiden yang juga hadir di sini, saya tidak mau sebut siapa, tapi tadi secara blak blakan Pak Menteri Investasi sudah sampaikan. Dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, semua harus menjaga agar kondisifitas, situasi politik kita tetap adem, kalau bisa. Kalau tidak bisa ya paling tidak anget, tapi jangan panas," kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan agar para capres dan cawapres berhati-hati. Karena saat ini situasi dunia sedang tidak normal. Saat ini, lanjut dia, ada 14 negara yang sudah masuk dalam posisi pasien IMF. Jika dilihat tahun 1997 atau 1998, hanya lima negara saja sudah ricuh, bisa dibayangkan saat ini sudah 14 negara.

"Dan masih ada 28 negara lagi yang ngantre di depan pintu IMF. Diperkirakan sampai angka 66, dan itu tidak mungkin mendapatkan bantuan semuanya. Karena IMF dan Bank Dunia punya keterbatasan. Inilah yang sekali lagi kita ingatkan kepada capres sama cawapres untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu paling banter anget dikit. Debat silakan, debat gagasan, debat ide, membawa negara ini lebih baik, silakan. Tapi jangan sampai panas, apalagi membawa politik politik sara. Politisasi agama tidak, jangan," tandasnya.

Jokowi meminta agar para capres dan cawapres tidak melakukan politisasi agama. Karena akan berimbas dan berlangsung lama.

"Lakukan politik politik ggasan, politik politik ide. Tapi jangan masuk ke politik agama, politik sara, politik identitas, jangan. Sangat berbahaya bagi negara sebesar ini yang sangat beragam," pungkas dia. [cob]