Jokowi Minta Pemda Jangan Nawar Didorong Belanjakan Anggaran

Raden Jihad Akbar
·Bacaan 2 menit

VIVAPresiden Joko Widodo kembali menyinggung para Pemerintah Daerah dalam hal optimalisasi belanja. Hl itu ditegaskan pada sambutannya di acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas 2021 hari ini.

Presiden menekankan, optimalisasi belanja anggaran itu dinilai sangat penting. Karena bisa menjadi salah satu aspek yang akan ikut mendorong sisi permintaan atau demand side dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

"Di akhir Maret 2021 saya sudah ingatkan, di perbankan masih ada uang APBD provinsi dan kabupaten/kota mencapai Rp182 triliun, yang seharusnya segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan," kata Jokowi dalam telekonferensi di pembukaan acara Musrenbangnas 2021, Selasa 4 Mei 2021.

Baca juga: Menperin Titip 9 Isu Ini pada Anindya Bakrie Saat Jadi Ketum Kadin

Jokowi menambahkan, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 mendatang, masalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural masih akan menjadi salah satu pembahasan utama yang akan di kedepankan oleh Pemerintah.

Karenanya, guna menyelaraskan upaya pemerintah dalam mengendalikan COVID-19 sebagai salah satu langkah memulihkan ekonomi nasional. Kemudian percepatan belanja Pemerintah juga harus dilakulan khususnya melalui berbagai bentuk, seperti bantuan sosial, padat karya, dan mendorong belanja masyarakat.

"Jadi memang sisi permintaan atau demand side ini masih harus diperbesar lagi," ujar Jokowi.

Selain mengoptimalkan belanja anggaran pemerintah, Jokowi pun menekankan agar sektor industri juga bisa terus didorong agar bisa mulai bangkit dan mempekerjakan para pekerjanya kembali.

"Jadi memang dari sisi pasokan domestik juga harus ditingkatkan, tapi semuanya harus dilakukan dengan protokol ketat. Jangan ditawar soal ini," ujarnya.

Diketahui, dalam Pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Indonesia Tahun 2021 beberapa waktu lalu, Jokowi juga sempat mengajak seluruh Pemda di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk segera membelanjakan APBD yang masih banyak tersimpan di bank.

Sebab, Jokowi mengaku melihat bahwa angka belanja tertinggi di tingkat Pemda dan kabupaten/kota itu, baru terjadi untuk belanja pegawai saja di mana capaiannya pun baru sekitar 63 persen.