Jokowi Panggil Yusril Mahendra ke Istana, Bahas Legalitas IKN

Merdeka.com - Merdeka.com - Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Negara, Jakarta. Yusril dimintai masukan mengenai legalitas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Memang pak presiden membicarakan masalah legal aspeknya, kan semua peraturan Undang-Undang (UU) sudah tersusun, baik UU maupun PP," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9).

Yusril siap membantu apabila pemerintah memerlukan analisis atau pertimbangan hukum soal aspek hukum pembangunan IKN. Dia turut menyinggung soal pelibatan swasta dalam pembangunan IKN.

Dia menyebut, pembangunan kantor pemerintahan di IKN bakal menggunakan dana APBN. Namun, untuk kawasan lainnya pihak swasta yang kemungkinan bakal dilibatkan.

"Supaya Ibu Kota ini tidak menjadi kota hantu dalam tanda kutip begitu, yang pengalaman membangun kota-kota itu kan sebenarnya swasta," tuturnya.

"Kita lihat di sekitar Jakarta ini banyak kota-kota baru yang dibangun oleh pihak swasta dan mereka sepertinya paham yang dibutuhkan masyarakat. Jadi kalau BUMN bangun kota, baru nanti enggak jadi-jadi," imbuh dia.

Menurutnya, sangat legal jika pihak swasta dilibatkan dalam pembangunan IKN. Dia bilang, sudah ada blok yang dipersiapkan otorita IKN untuk swasta.

"Sangat memungkinkan dan memang sudah ada blok-blok yang sudah dipersiapkan oleh otorita yang di mana yang di serahkan kepada swasta untuk mendevelop itu," ucapnya. [tin]