Jokowi Pastikan TNI-Polri, Pelayan Publik Mulai Vaksinasi Pekan Depan

Agus Rahmat, Eduward Ambarita
·Bacaan 1 menit

VIVAVaksinasi COVID-19 saat ini, masih dilakukan kepada para tenaga kesehatan atau nakes. Namun pekan depan, Presiden Joko Widodo memastikan sudah bisa masuk ke tahap berikutnya, pelayan publik.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi, dalam sambutannya saat pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), di Istana Negara, Jakarta, Kamis 11 Februari 2021.

"Mulai minggu depan mulai masuk ke pelayan publik. Masyarakat mungkin bisa dilakukan untuk yang mobilitas tinggi didahulukan, misalnya pasar, sektor-sektor jasa yang padat interaksi, segera lakukan," kata Jokowi.

Baca juga: Kapolri Siapkan 900 Personil Polri jadi Vaksinator COVID-19

Tenaga kesehatan dan pelayanan publik termasuk yang menjadi prioritas disuntik vaksin COVID-19, karena mereka kerap bertemu dengan banyak orang secara tatap muka.

Mereka juga saat program vaksin dicanangkan, bertugas memberikan pelayanan secara penuh ketika masa pandemi COVID-19 memaksa banyak aktivitas mengalami pengurangan.

Pelayanan publik ini termasuk aparat TNI-Polri, aparatur sipil negara, pedagang pasar ataupun karyawan swasta yang bekerja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

"Bukan orang per orang karena kita ingin melakukan vaksinasi itu klaster, memagari. Sehingga tercapai kekebalan komunal, tercapai herd immunity. Atau misalnya di kota ada mal ya sudah karyawan di mal langsung (divaksinasi). Karena dia banyak sekali berhubungan dengan masyarakat,” jelas Kepala Negara.

Pada kesempatan itu, kakek dari Jan Ethes Srinarendra tersebut meminta para kepala daerah menyiapkan segala sesuatunya dengan detail dan benar. Prioritaskan orang-orang yang memerlukan vaksin. Termasuk menyiapkan para vaksinator.

"Berapa jumlah vaksinator di kota kita dan juga manajemen vaksinnya di lapangan. Di puskesmas silakan lakukan tapi harus ada bentuk massal, sehingga harian kita bisa melakukan suntikan vaksin dalam jumlah banyak," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.