Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, PKS Usul Lakukan Ini

Agus Rahmat, Anwar Sadat
·Bacaan 2 menit

VIVA – Presiden Joko Widodo sudah mengakui bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali, tidak efektif untuk menekan penyebaran COVID-19.

Salah satu indikasinya adalah mobilitas masyarakat yang masih tinggi, sehingga di beberapa provinsi kasus positif COVID-19 tetap naik. Padahal menurut Kepala Negara, inti dari PPKMA adalah pergerakan masyarakat yang dibatasi.

Menyikapi itu, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah mencari terobosan yang lebih inovatif. Sebab, menurut Netty, besarnya anggaran untuk menangani COVID-19 tak akan berarti jika tak ada langkah jitu untuk menekan COVID-19.

Baca juga: Dugaan Rasisme?, USU Panggil Profesor Yusuf Usai Menikah Lagi

"Untuk apa kewenangan kebijakan dan dukungan anggaran yang luar biasa besar jika tidak ada perubahan kondisi yang terukur. Kewenangan eksekusi harus digunakan dengan benar dan sungguh-sungguh," kata anggota dari Fraksi PKS itu, dalam keterangan yang dikutip Selasa 2 Februari 2021.

Salah satu terobosan yang disarankan Netty, adalah melakukan karantina wilayah secara penuh serta fokus pada pembenahan sistem kesehatan.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, kebijakan setengah hati antara penguatan sistem kesehatan dan pemulihan ekonomi telah membawa Indonesia pada situasi sulit. Di mana pandemi tidak terkendali, dan pemulihan ekonomi pun tidak terjadi.

"Sudah saatnya pemerintah fokus pada penanganan kesehatan dan lakukan karantina wilayah secara penuh. Pemerintah harus berani ambil opsi ini dan bertanggung jawab atas risikonya," ujar Netty.

Netty menambahkan, salah satu bentuk kebijakan setengah hati adalah PSBB dan PPKM, dimana PSBB dan PPKM bertujuan untuk membatasi mobilitas penduduk agar mata rantai penularan terputus. Pada peraturan yang ada, perkantoran, pusat perbelanjaan dan tempat hiburan dibatasi, tapi kenyataannya kerumunan massa tetap terjadi di banyak titik.

"Di pasar tradisional, antrian dalam pengurusan SIM/STNK, rumah makan, bahkan kegiatan perkumpulan di masyarakat masih berjalan tanpa menaati prokes. Tokoh publik dan influencer pun belum bisa jadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menjalankan PPKM," jelasnya.

Netty menunjukkan bukti, bahwa kebijakan setengah hati membuat kasus makin melonjak dan ekonomi tetap tidak pulih. Sampai saat ini angka kasus sudah mencapai lebih dari 1 juta dengan positifity rate yang terus meningkat.

"Angka pertumbuhan ekonomi pun masih terpuruk. Jadi, pemerintah bukan hanya melakukan evaluasi PPKM Jawa-Bali, tetapi harus mengerahkan segenap upaya guna mencari formulasi kebijakan yang lebih efektif, yang memang cocok diterapkan di Indonesia," ujar Netty.