Jokowi Teken Pepres, Pemerintah Ambil Alih Tanggung Jawab Hukum Penyedia Vaksin Covid-19

·Bacaan 2 menit
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjalani penapisan kesehatan saat mengikuti vaksinasi COVID-19 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1/2021). Suntikkan pertama untuk mengenalkan vaksin dan kandungan di dalamnya kepada sistem kekebalan tubuh. (Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan, pemerintah mengambil alih tanggung jawab hukum penyedia vaksin Covid-19. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penganggulangan Covid-19.

Aturan yang diteken Jokowi pada 25 Mei 2021 ini sekaligus merevisi Perpres Nomor 99 tahun 2020. Adapun pengambilalihan tanggung jawab hukum tersebut baik dari sisi keamanan (safety), mutu (quality), dan khasiat (efficacy)/imunogenisitas vaksin Covid-19.

"Dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerjasama lembaga/badan internasional yangpenyedianya mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum, Pemerintah mengambilalih tanggung jawab hukum penyedia Vaksin Covid-19," demikian bunyi Pasal 11A ayat 1 sebagaimana dikutip Liputan6.com dari salinan Perpres, Selasa (1/6/2021).

Kendati begitu, pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh pemerintah terhadap penyedia vaksin Covid-19 dilakukan sepanjang pada waktu penyediaan, produsen telah dilakukan sertifikasi carapembuatan obat yang baik dari lembaga yang berwenang di negara asalnya.

Selain itu, vaksin Covid-19 harus sudah disetujui penggunaannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Namun, tidak terbatas pada persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization).

"Pengambilalihan tanggung jawab hukum diberikan sampai dengan pencabutan penetapan kedaruratan kesehatanmasyarakat Covid-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 11 A ayat 3.

Termasuk Kejadian Pascavaksin

Perpres itu juga mengatur apabila terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang pelaksanaan vaksinasinya dilakukan sebelum pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat dan penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional.

Dalam hal ini, pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum sampai dengan kasus tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi Pasal II A ayat 5.

Pengambilalihan tanggung jawab hukum akan dituangkan dalam perjanjian/ kontrak. Aturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni, 25 Mei 2021.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel