Jokowi Teken UU PPP Atur Penyusunan Omnibus Law

Merdeka.com - Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). UU bernomor 13 tahun 2022 itu ditandatangani Jokowi pada 16 Juni 2022.

Dari salinan yang dilihat pada Senin (20/6), ada sejumlah ketentuan yang diubah dalam UU PPP tersebut. Salah satunya Pasal 9.

Berikut ketentuan Pasal 9 yang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

(3) Penanganan pengujian terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang dengan melibatkan komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan.

(4) Dalam hal alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah tidak ada pada saat Undang-Undang diuji di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan menjadi kuasa DPR.

(5) Penanganan pengujian terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penanganan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan Pemerintah dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan melibatkan menteri atau kepala lembaga terkait.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan DPR serta penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Dalam UU terbaru ini, UU yang dibuat dengan metode omnibus law kewenangan mengundangkannya juga berpindah ke Sekretaris Negara. Dalam regulasi sebelumnya, seluruh UU diundangkan oleh Kementerian di bidang hukum.

Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 85 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

(1) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam lembaga Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a sampai dengan huruf c dilaksanKan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

(2) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 82 huruf a,b,c yang tertuang dalam nomor 1 berbunyi:

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:

a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
b. Peraturan Pemerintah;
c. Peraturan Presiden.


Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (P3). Palu pengesahan undang-undang diketuk dalam rapat paripurna ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5).

Seluruh fraksi di DPR menyetujui revisi UU PPP menjadi undang-undang. Revisi ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja. UU P3 yang baru mengatur metode omnibus law. Sehingga akan menjadi landasan perubahan UU Cipta Kerja.

Revisi dilakukan karena dalam aturan sebelumnya belum diatur mengenai metode omnibus sebagai metode pembentukan undang-undang.

Sementara, Mahkamah Konstitusi mengamanatkan UU Cipta Kerja dilakukan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun sejak putusan diambil pada November 2021. [rnd]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel