Jokowi Undang Para Ahli Bahas Ibu Kota Baru

Bayu Nugraha, Eduward Ambarita
·Bacaan 1 menit

VIVA – Presiden Jokowi mengajak sejumlah ahli urun rembuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. Baru saja, para ahli diundang Presiden Jokowi yang ditemani oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.

Menurut Suharso, kehadiran para ahli atau insinyur dengan latar belakang arsitek, lingkungan hidup dan perencanaan wilayah diminta partisipasinya oleh Kepala Negara.

"Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa kami pemerintah akan terbuka dengan semua gagasan, semua usulan, yang disampaikan secara baik, konstruktif untuk membangun Ibu Kota negara kita yang akan datang," kata Suharso saat pertemuan dengan Presiden, Kamis 15 April 2021.

Para ahli yang datang menemui presiden diketahui berasal dari 7 asosiasi. Semua gagasan dan ide para ahli disebut bakal ditampung pemerintah. Bahkan pemerintah, mengajak perwakilan ahli untuk mengisi posisi dan Badan Otorita yang nanti dibentuk.

"Setidak-tidaknya bisa memberikan rekomendasi tentang segala hal yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ibu kota negara," kata Suharso.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) Phil Hendricus Andy Simarmata, mengatakan pihaknya beserta asosiasi lain satu per satu menyampaikan masukan kepada Presiden Jokowi. Dari saran para asosiasi, secara garis besar, berharap ada kesinambungan antara pemerintah dengan rencana yang bersifat makro sampai ke level mikro atau level bangunan.

Ia juga menginginkan, Ibu Kota baru nanti bisa menjadi contoh bagi dunia internasional bahwa kota yang yang dibangun berbasis alam atau lingkungan. Lahan Ibu Kota baru sebaiknya mengedepankan hutan hujan tropis dan menaruh keberpihakan pada masyarakat lokal. Andy juga meminta, tidak terburu - buru dalam proses pengerjannya.

"Sehingga visi yang sudah disampaikan oleh Presiden betul- betul bisa diterjemahkan ke dalam proses konstruksi yang memenuhi standar pembangunan," kata dia.

Baca juga: Bappenas: Presiden Jokowi Bisa 17 Agustusan di Ibu Kota Baru 2024