JPU sebut Presiden ACT gunakan dana Boeing di luar peruntukan

Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar yang juga Senior Vice President Partnership Network Department GIP disebut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan dana Boeing Community Investment Fund (BCIF) di luar peruntukkan nya.

Berdasarkan surat dakwaan JPU yang diterima di Jakarta, Selasa, disebutkan bahwa Ibnu Khajar bersama mantan Presiden ACT Ahyudin dan Hariyana menggunakan dana BCIF sebesar Rp117 miliar atau tepatnya Rp117.982.530.997.

Dana tersebut digunakan tanpa izin atau sepengetahuan ahli waris korban kecelakaan maskapai Lion Air Boeing 737 Max 8 maupun dari pihak perusahaan Boeing.

Baca juga: Mantan Presiden ACT jalani sidang perdana di PN Jakarta Selatan

Baca juga: Kuasa hukum eks Presiden ACT tidak ajukan keberatan dakwaan JPU

Hal tersebut diungkapkan pada sidang perdana kasus dugaan penggelapan dana BCIF di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh Hakim Ketua Hariyadi, Mardison dan Hendra Yuristiawan masing-masing bertindak sebagai hakim anggota.

Dugaan penyelewengan dana tersebut diduga digunakan oleh para terdakwa untuk kegiatan di luar implementasi Boeing.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, JPU mendakwa Ibnu Khajar, Hariyana dan mantan Presiden ACT Ahyudin dengan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP subsider Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Sebagai penjelasan, BCIF merupakan dana yang diserahkan oleh The Boeing Company atas tragedi jatuhnya Pesawat Lion Air pada 29 Oktober 2018.

Atas peristiwa tersebut The Boeing Company menyediakan dana sebesar 25 juta dolar AS sebagai Boeing Financial Assistance Fund (BFAF) untuk bantuan finansial yang diterima langsung oleh para keluarga (ahli waris).

Selain itu, Boeing juga memberikan dana BCIF sebesar 25 juta dolar AS yang merupakan bantuan filantropis kepada komunitas lokal yang terdampak dari kecelakaan, dimana dana tersebut tidak langsung diterima ahli waris, namun oleh organisasi amal, atau pihak ketiga yang ditunjuk ahli waris.