Jual Citos, Kementerian BUMN Masih Tunggu Restu DPR

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian BUMN menyatakan akan menjual aset Jiwasraya, termasuk Cilandak Town Square (Citos). Meski demikian, hal ini masih belum dapat dilakukan karena masih menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan, keputusan soal siapa yang akan membeli Citos masih didiskusikan.

"Kita belum disetujui dalam panja DPR-nya, makanya belum bisa kita sampaikan," ujar Arya di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (12/03/2020).

Siapapun, menurut Arya, baik pihak swasta maupun BUMN, memiliki hak untuk mendapatkan aset tersebut, asal dengan memberikan harga yang terbaik.

"Kalau BUMN mampu beli dengan harga yang bagus, ya, kenapa enggak," kata Arya.

Sebelumnya, Kementerian BUMN memutuskan menjual Citos untuk menutup pembayaran polis pada nasabah dengan nilai Rp 2 hingga Rp 3 triliun.

"Kantor-kantor, Citos juga dijual mungkin ke swasta kali ya atau ke pihak mana. Karena Citos ini aset yang cukup bagus," ujar Arya di Kementerian BUMN beberapa waktu lalu.

Faisal Basri Haramkan Jiwasraya Jual Citos ke Sesama BUMN

Ilustrasi Jiwasraya (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana menjual salah satu aset PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk menutup pembayaran utang kepada nasabah. Adapun aset yang dipertimbangkan untuk dijual adalah Mal Cilandak Town Square atau Citos.

Mennaggapi hal itu Ekonom Senior INDEF Faisal Basri, menyebut  mending penjualan aset itu dijual kepihak lain, jangan ditawarkan ke sesama BUMN, karena menurutnya BUMN tak perlu mengurus hal seperti itu.

"Saya dengar, Citos masa yang beli harus BUMN juga. Apa urusannya BUMN urusin mal? Udah kesurupan setan apa ini ya? Jadi anti persaingan semua, kalau gini semua mah monopoli," kata Faisal dalam sebuah diskusi di Kantor Pusat ISEI, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Ia pun semakin bingung dalam memahami pemikiran pejabat-pejabat saat ini, ia menilai banyak pejabat yang berbicara tidak menggunakan akal sehat dalam menentukan keputusan. 

"Apakah pantas BUMN itu memiliki mal? Apa tidak cukup Sarinah saja, kok mengurusi hal-hal tektekbenge seperti ini, apa salahnya, jika saya beli citos dengan harga tinggi, lantas tidak diutamakan tapi dikasih dahulu yang lain," ujarnya.

Hal tersebut, tidak adil bagi masyarakat Indonesia khususnya pihak swasta yang ingin membeli Citos. Menurutnya, dengan menawarkan ke pihak sesama BUMN. Seharusnya tugas negara itu mendorong untuk menyegarkan sektor investasi, yakni bagaimana memberikan Investasi kepada Investor supaya menjadi profesional.

"Kalau saya bisa beli citos mal lebih mahal ga boleh? Saya warga negara punya hak yang sama, dengan mba Hana, saya bayar pajak sama, itu gak bener,  kalau saya mengharamkan negara punya mal," tegasnya.

Bukan malah menambah kepemilikan, yang tidak ada hubungannya dengan Agent of Development. "Apa urusannya mal dengan negara saya enggak ngerti, enggak tahu lagi," ujarnya. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: