Jubir Ungkap Hasil Pemeriksaan Dokter Luar Negeri, Begini Kondisi Lukas Enembe

Merdeka.com - Merdeka.com - Gubernur Papua Lukas Enembe telah diperiksa tim dokter yang didatangkan dari luar negeri di kediaman pribadinya di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Minggu (30/10). Juru bicaranya, Muhammad Rifai Darus membeberkan hasil pemeriksaan kesehatan orang nomor satu di Pemprov Papua itu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Rifai Darus, tim dokter masih fokus seputar pengobatan stroke yang dialami Lukas Enembe sebanyak empat kali. Dia memerlukan fisioterapi juga MRI.

Terkait bagian ginjal Lukas Enembe, tim dokter perlu memeriksa darahnya. Jantungnya juga harus diobservasi.

"Yang dibutuhkan saat ini bagi pak gubernur adalah seorang spesialis ahli gizi guna mengontrol makanan Pak Gubernur, karena tensi darah Pak Gubernur saat diperiksa di angka 190," kata Rifai Darus di Jayapura, Senin (31/10).

Hormat pada KPK

Dia menambahkan, Gubernur Papua Lukas Enembe merasa sangat berterima kasih kepada negara yang masih memberikan ruang yang cukup untuk dirinya agar dapat fokus pada pemulihan kesehatan. Negara dinilai telah memberikan hak mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

"Gubernur Papua Lukas Enembe juga menaruh hormat kepada Ketua KPK yang memberikan pernyataan bahwa pemulihan kesehatan diutamakan serta menimbang bakti Lukas Enembe kepada negara selama ini saat menjabat sebagai Kepala Daerah Provinsi Papua," ucap Rivai Darus.

Lukas Enembe yang sudah berstatus tersangka korupsi juga sangat terbuka menerima kedatangan tim dokter dari IDI dan dokter KPK dalam waktu dekat. "Walaupun kondisi kesehatan Bapak Lukas Enembe terdapat sejumlah penyakit, roda pemerintahan Provinsi Papua tetap diperhatikan dan dipantau langsung oleh beliau. Bapak Lukas Enembe masih melakukan kewajibannya sebagai Kepala Daerah dengan mengoptimalkan sistem koordinasi bersama Sekretaris Daerah Provinsi Papua, para Asisten Setda dan seluruh kepala OPD di Provinsi Papua dalam rangka memastikan pelayanan publik di Papua tetap berjalan dengan baik," tutur Rifai Darus. [yan]