Jumhur Minta BNP2TKI Pertahankan Penghargaan dari KPK

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat minta jajarannya di pusat dan daerah untuk mempertahankan penghargaan yang telah diraih dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami sangat bangga atas penghargaan dari KPK, semua tak luput dari prestasi atas kerja keras BNP2TKI untuk memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya," kata Jumhur di Jakarta, Rabu, tentang prestasi BNP2TKI masuk dalam 10 besar Kementerian/Lembaga Pemerintah/BUMN terbaik dari KPK dalam nilai Indeks Integritas Pusat (IIP).

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas di Jakarta, Selasa (11/12) mengumumkan hasil Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2012 yang dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK terhadap 85 instansi pusat, vertikal, dan daerah serta 484 unit layanan publik di seluruh tanah air.

BNP2TKI masuk dalam 10 besar setelah meraih nilai 7,23 di atas rata-rata IIP sebesar 6,86.

Ke-10 besar instansi hasil survei Integritas Sektor Publik Tahun 2012 KPK itu adalah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (8,06), PT Jamsostek (8,02), PT Angkasa Pura II (7,65), Badan Koordinasi Penanaman Modal (7,63), Kementerian Kesehatan (7,62), Badan Tenaga Nuklir Nasional (7,59), Badan Pengawas Obat dan Makanan (7,59), Kementerian Koperasi dan UKM (7,50), Kementerian Perindustrian (7,28), BNP2TKI (7,23)


Pada 2010, BNP2TKI juga meraih penghargaan serupa untuk pelayanan kepulangan TKI di Gedung Pendataan Kepulangan TKI di Selapajang, Tangerang.

"Ini menandakan bahwa peningkatan pelayanan publik oleh BNP2TKI sangat signifikan," kata Jumhur.

Survei integritas sektor publik dilaksanakan untuk meningkatkan perbaikan terhadap layanan publik agar tercegah dari unsur-unsur dana gratifikasi maupun unsur tindak korupsi lainnya.

Tujuan dari Survei KPK (yang dilakukan Juni - Oktober 2012) itu adalah, untuk mengetahui nilai integritas, indikator dan sub indikator integritas dalam layanan publik. Melakukan pengukuran ilmiah terhadap tingkat korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga layanan publik dengan melakukan wawancara langsung kepada pengguna layanan publik, dan memberikan masukan bagi instansi pelayanan publik untuk mempersiapkan upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah atau layanan yang rentan terjadi korupsi.

Survei KPK ini dilakukan pada 85 instansi tersebut di antaranya 60 Pemerintah Daerah (Pemda), 180 unit layanan (KTP, IMB, dan SIUP) dengan menggunakan sampel sebanyak 5.640 responden (rata-rata 30 sampel per unit layanan kecuali Jakarta 110 sampel per unit layanan). Lalu, pada instansi vertikal sebanyak 5 instansi di 33 kota dan 8 unit layanan vertikal (total 264 unit layanan) dengan sampel sebanyak 8.160 responden (rata-rata 30 sampel per unit layanan kecuali Jakarta 60 sampel per unit layanan). Instansi pusat 20 instansi dan 40 unit layanan dengan sampel sebanyak 1.200 responden.

Kepada responden, KPK meminta untuk memberi bahan masukan bagi instansi pelayanan publik guna upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah/layanan yang rentan terjadinya korupsi.

Kepala BNP2TKI menegaskan hasil survei itu menjadi penyemangat untuk memperbaiki kinerja pada instansinya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Selain itu juga senantiasa meningkatkan pelayanan publik dan memperbaiki sistem untuk mempermudah publik dalam mendapatkan pelayanan secara transparan.

Jumhur menyatakan pengakuan dari KPK tersebut memperkuat berbagai prestasi BNP2TKI lainnya seperti empat kali meraih opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan secara berturut-turut sejak 2008 - 2011 sehingga memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan secara baik dan bersih.

"Predikat WTP dari BPK yang telah diraih BNP2TKI selama empat kali berturut-turut ini juga hendaknya tetap dapat dipertahankan. Bahkan predikat tersebut dijadikan pelecut untuk meningkatkan prestasi kerja menjadi lebih baik lagi," katanya.

Kepala BNP2TKI menegaskan capaian 10 besar BNP2TKI atas hasil survei Integritas Sektor Publik Tahun 2012 dari KPK itu merupakan prestasi membanggakan serta sekaligus menjadi cambuk untuk menjadi lebih baik lagi.

"Penilaian dari KPK ini merupakan prestasi dari kinerja seluruh jajaran BNP2TKI di tingkat pusat dan daerah. Kami harus lebih giat lagi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, berada di barisan terdepan dalam mencegah dan memberantas adanya upaya tindak korupsi," kata Jumhur.(rr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.