Jumlah bentrokan terkait pilpres Pantai Gading meningkat

·Bacaan 3 menit

Abidjan (AFP) - Semakin banyak bentrokan terjadi terkait pemilihan kembali Presiden Pantai Gading Alassane Ouattara pada Selasa ketika negara-negara Afrika Barat dan Prancis menyerukan dialog untuk mengakhiri ketegangan atas masa jabatan ketiganya yang disengketakan.

Ouattara memenangkan pemilu 31 Oktober dengan lebih dari 94 persen, tetapi negara Afrika Barat itu terperosok dalam perselisihan setelah para pemimpin oposisi menolak hasil pemungutan suara, menuduhnya melanggar batas dua masa jabatan untuk kepresidenan.

Ketegangan telah menghidupkan kembali trauma atas sengketa pemilu tahun 2010 yang memicu perang saudara singkat di negara Afrika Barat itu, yang merenggut sekitar 3.000 nyawa.

Setidaknya tiga orang tewas di Kota M'Batto di bagian tengah-timur antara Senin dan Selasa ketika kekerasan terjadi di antara komunitas etnis yang bersaing terkait masa jabatan ketiga Ouattara, kata polisi dan penduduk setempat.

"Situasi sekarang tenang dan bala bantuan sedang berpatroli di daerah itu," kata seorang juru bicara kelompok pengamanan, yang membenarkan total tiga orang tewas dan 26 luka-luka.

Sembilan orang lainnya tewas dalam aksi kekerasan di dua kota lain pada hari Senin ketika pengadilan tinggi negara itu mengesahkan kemenangan pemilihan Ouattara.

Lebih dari 8.000 warga Pantai Gading telah melarikan diri ke negara-negara tetangga, takut akan kekerasan terkait pemilu, kata badan pengungsi PBB, Selasa.

Blok Afrika Barat ECOWAS memberikan ucapan selamat yang hangat "kepada Ouattara, tetapi kelompok beranggotakan 15 orang itu mendesaknya untuk mempersatukan warga Pantai Gading setelah kerusuhan yang telah menewaskan sekitar 50 orang sejak Agustus.

Ouattara, mantan ekonom IMF yang pertama kali terpilih pada 2010, telah mendesak saingan utamanya Henri Konan Bedie untuk menghentikan protes dan mengadakan pembicaraan untuk meredakan krisis.

"Saya akan menjadi presiden untuk semua warga Pantai Gading," katanya dalam siaran nasional, Senin malam.

Belum ada tanggapan resmi dari partai oposisi utama PDCI atau ketuanya Bedie, seorang mantan presiden berusia 86 tahun.

Rumah Bedie di Abidjan masih diblokade aparat keamanan. Dua pemimpin oposisi lainnya telah ditangkap karena dicurigai melakukan pemberontakan setelah menolak hasil pemungutan suara dan mengumumkan pembentukan pemerintah saingan.

Tapi satu perwakilan oposisi mempertahankan sikap keras.

"Kami tidak mengakui pemilu. Kami semua tahu dia (Ouattara) melanggar konstitusi," kata N'Goran Djiedri, pemimpin salah satu fraksi di PDCI.

"Sepakat untuk berdialog, tapi supremasi hukum harus dihormati."

ECOWAS mendesak "semua warga Pantai Gading untuk menempatkan perdamaian dan kohesi sosial di atas segalanya dan berusaha untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui dialog dan jalur hukum".

PBB, Uni Eropa dan Uni Afrika semuanya telah mendesak pembicaraan untuk menghentikan ketegangan yang memburuk di Pantai Gading, produsen kakao terbesar dunia, ekonomi terbesar Afrika Barat francophone (penutur Bahasa Prancis) dan pusat bisnis.

Para diplomat Barat dan sumber pemerintah mengatakan pembicaraan sedang berlangsung dengan kedua belah pihak, meskipun sejauh ini belum ada kemajuan yang solid.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan mantan penguasa kolonial Pantai Gading menganggap tawaran dialog Ouattara sebagai suatu langkah "ke arah yang benar", tetapi berharap bahwa "tindakan itu akan berkontribusi pada peredaan".

"Bedie dan Ouattara dapat bertemu satu sama lain dan terlihat bersama satu sama lain, untuk menurunkan ketegangan," kata seorang diplomat Barat.

"Diskusi nyata perlu terjadi di antara keduanya."

Persaingan sengit telah menandai politik Pantai Gading selama beberapa dekade terkait dengan loyalitas etnis dan regional.

Berkuasa sejak 2010, Ouattara mengatakan bahwa pada akhir masa jabatan keduanya, dia akan memberi jalan bagi generasi berikutnya, meningkatkan harapan untuk diakhirinya perseteruan yang telah berlangsung lama.

Tetapi kematian mendadak penggantinya yang dipilih pada bulan Juli mendorong perubahan pikiran.

Pencalonannya yang membuat marah para ketua oposisi, memicu ketegangan atas kemungkinan krisis pasca pemilihan yang serupa dengan yang terjadi pada 2010-2011 ketika presiden saat itu Laurent Gbagbo menolak untuk menerima kekalahan dari Ouattara.

Pasukan Prancis akhirnya turun tangan dan loyalis Ouattara berhasil menggulingkan Gbagbo.

Negara itu sudah terbagi dua setelah perang saudara - wilayah utara dikuasai pemberontak dan selatan oleh pasukan Gbagbo.