Jumlah Tenaga Kesehatan Indonesia 0,68 Per 1.000 Populasi, Jauh dari Standar WHO

Merdeka.com - Merdeka.com - Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dr Hasto Wardoyo, Sp.OG.(K) menyoroti kuota dokter sebagai provider kesehatan di Indonesia masih di bawah standar World Health Organization (WHO). Hasto menegaskan kapasitas dokter bukan lagi menjadi faktor pendukung, tapi sebagai menjadi penentu kualitas pelayanan kesehatan.

"Dokter yang tekun dan mau melayani masyarakat sepenuhnya sebagai seorang provider sekaligus manajer di puskesmas tidak lebih dari 10 persen. Ini tantangan kita untuk memajukan layanan primer," kata Hasto di Jakarta, Selasa (13/9). Seperti dilansir dari Antara.

Mengutip data Kemenkes 2022, menyebutkan perbandingan jumlah tenaga kesehatan termasuk spesialis dengan populasi di Indonesia adalah 0,68 per 1.000 populasi. Membandingkan dengan standar yang ditetapkan WHO, yakni 1 tenaga kesehatan untuk 1.000 populasi.

Angka ketersediaan tenaga kesehatan Indonesia juga masih di bawah standar negara-negara Asia yang 1,2 per 1.000, atau bahkan negara-negara OECD atau Eropa yang jauh lebih baik di angka 3,2 per 1.000 populasi.

Dia menilai masih ada titik lemah di awal pendidikan dokter, yang bisa dijadikan momentum bagi pemerintah untuk meneguhkan loyalitas mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan.

"Bentuknya adalah mengatur alur karier dokter sejak awal proses pendidikan. Ini bisa menjadi solusi persoalan etos kerja, dedikasi hingga persoalan distribusi provider yankes. Perlu juga dibuat sebuah regulasi yang mengatur periode para dokter bertugas di Puskesmas minimal selama tiga tahun, dengan dilengkapi penandatanganan pakta integritas para dokter," ujarnya.

Periode minimal tiga tahun di Puskesmas ini dianggap Hasto bisa membentuk karakter para dokter yang bertanggung jawab sekaligus memiliki empati tinggi terhadap masyarakat, dan menumbuhkan sikap melayani dari dalam.

Di sisi lain, Hasto tetap menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam pemenuhan tenaga yankes secara kuantitas dan distribusi dokter di Indonesia. Sebuah orkestrasi regulasi yang jelas dan tegas pun amat dibutuhkan dalam mencetak dokter yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Orkestrasi ini, lanjut Hasto, tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah.

Hasto juga menyebut pentingnya keseimbangan antara kewajiban dan hak dokter, serta perlunya ruang gerak para dokter untuk dapat tetap berpraktik di luar kewajiban, sesuai dengan adanya kecenderungan pemikiran para dokter yang pragmatis.

"Di dalam mindset para dokter ketika sekolah di kedokteran, mereka tahu kelak akan bekerja selama tiga tahun di Puskesmas dan memiliki basic salary yang bisa membuka peluang mereka untuk memiliki ruang praktik sendiri. Sehingga tetap punya optimisme bahwa mereka bisa 'hidup' di masa depan," paparnya. [ded]