Junta Militer Larang Warga Myanmar Pakai Sabun dan Pasta Gigi Impor, Ada Apa?

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Yangon - Larangan rezim Myanmar baru-baru ini untuk mengimpor sabun, deterjen dan pasta gigi telah memicu tuduhan bahwa mereka mencoba untuk mempromosikan bisnis yang dijalankan junta yang telah diboikot sejak kudeta.

Kementerian Perdagangan Junta Militer melarang impor di zona perdagangan perbatasan, dengan mengatakan langkah-langkah itu akan melindungi perusahaan independen Myanmar dan mengurangi penggunaan mata uang asing.

Shower gel (sabun mandi berbentuk gel), deterjen, pasta gigi, dan sikat gigi impor telah mendominasi pasar Myanmar karena kualitasnya yang lebih tinggi dan pilihan yang lebih banyak daripada produk dalam negeri.

Rezim juga melarang impor kopi instan, soda dan susu kental manis dari Thailand pada April 2021, demikian dikutip dari laman Irrawaddy, Selasa (8/6/2021).

Pemimpin rezim Min Aung Hlaing telah sering mencoba untuk mempromosikan produk dalam negeri sejak kudeta dalam upaya untuk mengurangi pengeluaran devisa untuk impor.

Larangan itu datang beberapa hari setelah kunjungan Min Aung Hlaing ke Pabrik Sabun Padonmar yang dikelola militer di Negara Bagian Mon minggu lalu.

Selama kunjungan, dia mengatakan pabrik harus berusaha memenuhi permintaan sabun domestik dan impor pengganti, menurut Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah.

Terlepas dari klaim surat kabar bahwa pabrik tersebut telah membuat banyak produk sejak tahun 2002, merek tersebut sebelumnya tidak pernah terlihat dijual.

Bisnis Cakupan Junta Militer

Seorang pengunjuk rasa memegang poster dengan gambar pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi (kanan) yang ditahan dan presiden Win Myint saat demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar pada Sabtu (6/2/2021).  Ribuan orang turun ke jalan-jalan untuk melawan kudeta. (YE AUNG THU / AFP)
Seorang pengunjuk rasa memegang poster dengan gambar pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi (kanan) yang ditahan dan presiden Win Myint saat demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar pada Sabtu (6/2/2021). Ribuan orang turun ke jalan-jalan untuk melawan kudeta. (YE AUNG THU / AFP)

Seorang pedagang mengatakan, larangan rezim bertujuan untuk mempromosikan produknya dengan "merampok dari merek dominan daripada menjadi kompetitif".

Orang biasa akan menderita sementara mereka yang memiliki koneksi akan menerima izin impor, katanya.

"Harga akan dimanipulasi. Orang yang mampu membelinya harus menggunakan produk di bawah standar," kata pedagang itu, meminta namanya dirahasiakan.

Militer telah terlibat dalam perekonomian negara melalui konglomerat seperti Myanman Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC).

Bisnisnya mencakup perbankan, pembuatan bir, layanan bus, pertambangan, pasta gigi, susu kental manis, dan barang sehari-hari lainnya.

Menurut misi pencarian fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa, pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan milik militer "mengerdilkan perusahaan milik sipil mana pun".

MEC membuka pabrik pasta gigi di Yangon pada tahun 2019 membuat "Dentomec" menggunakan mesin khusus dari Jerman dan Swedia.

Min Aung Hlaing mengunjungi pabrik itu pada Juli tahun lalu, menurut situs web Kantor Panglima Layanan Pertahanan.

Tapi seperti sabun Padonmar, pasta gigi dan sikat Dentomec adalah pemandangan langka di Myanmar.

Larangan Impor

Tentara dan polisi membersihkan jalan yang diblokir oleh pengunjuk rasa di Taunggyi, sebuah kota di Negara Bagian Shan (28/2/2021).  Jika ditotal, jumlah pengunjuk rasa yang tewas sejak kudeta militer menjadi sedikitnya 21 orang. (AFP/STR)
Tentara dan polisi membersihkan jalan yang diblokir oleh pengunjuk rasa di Taunggyi, sebuah kota di Negara Bagian Shan (28/2/2021). Jika ditotal, jumlah pengunjuk rasa yang tewas sejak kudeta militer menjadi sedikitnya 21 orang. (AFP/STR)

Kelompok kampanye Justice for Myanmar (JFM) mengatakan, militer beroperasi di seluruh perekonomian, seperti kartel kriminal yang harus dibongkar.

Mengenai larangan impor, JFM mengatakan "tidak mengherankan bahwa militer sekarang membatasi perdagangan untuk mencari keuntungan dari kudetanya."

Sementara itu, boikot produk militer terus berlanjut.

Myanmar Lager Beer telah menjadi produk yang paling terpengaruh, yang dibuat oleh Myanmar Brewery.

Pembuat bir terbesar di negara itu mengalami penurunan penjualan kuartal pertama hampir 50 persen pada kuartal pertama tahun 2021, menurut pembuat bir Jepang Kirin, yang merupakan mitra militer yang memiliki perusahaan tersebut.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel