Junta Myanmar Kian Otoriter, Kota-Kota Dipasangi CCTV Pengenal Wajah Buat Awasi Warga

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah junta Myanmar memasang kamera pengenal wajah di sejumlah kota di seluruh negeri, seperti diungkapkan tiga orang yang mengetahui langsung kebijakan ini.

Menurut orang yang sedang atau pernah terlibat dapam proyek ini, dalam tender untuk pengadaan dan pemasangan CCTV maupun teknologi pengenal wajah ini, pemerintah menyebut rencana ini sebagai proyek keamanan kota yang bertujuan untuk memelihata keamanan dan dalam sejumlah kasus, untuk memelihara ketenangan sipil.

Menurut informasi dari tiga orang yang meminta tak disebutkanya namanya, sejak kudeta Februari tahun lalu, pemerintah daerah mulai memasang CCTV baru di sedikitnya lima kota termasuk Mawlamyine, kota terbesar keempat di Myanmar, dikutip dari laman The Straits Times, Senin (11/7).

Proyek baru tersebut merupakan tambahan dari lima kota di mana CCTV telah dipasang atau direncanakan sebelumnya oleh pemerintah terdahulu yang dipimpin Aung San Suu Kyi dengan tujuan pencegahan kejahatan, menurut sumber dan media lokal.

Juru bicara junta tidak menjawab telepon Reuters untuk dimintai komentarnya terkait kamera pengawas ini. Tidak satu pun dari 10 pemerintah kota yang dikuasai junta juga menjawab telepon saat dihubungi.

Salah satu sumber mengungkapkan, junta merencanakan pemasangan sistem kamera pengawas di kota-kota di tujuh negara bagian dan tujuh daerah.

Menurut tiga sumber, tender proyek ini dimenangkan perusahaan lokal termasuk Fisca Security & Communication dan Naung Yoe Technologies Co. Kamera dan teknologi terkait sistem tersebut berasal dari perusahaan pengawasan China, Zhejiang Dahua Technology (Dahua), Huawei Technologies Co Ltd, dan Hikvision.

Fisca dan Naung Yoe, yang keduanya memiliki kantor pusat di Yangon, tidak menanggapi permintaan komentar. Huawei dan Dahua juga tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Sementara itu Hikvision dalam sebuah pernyataan mengatakan pihaknya tidak pernah menjual secara langsung ke pemerintah Myanmar dan pelanggan mereka di pasar luar negeri adalah distributor dan integrator. Hikvison juga mengatakan pihaknya belum pernah menjual teknologi pengenal wajah ke Myanmar.

Tiga sumber tersebut juga mengatakan perusahaan yang memenangkan tender kadang-kadang menggunakan perangkat lunak pengenalan wajah yang dikembangkan perusahaan lokal dan regional karena lisensi perangkat lunak China sangat mahal. Namun mereka tidak menyebutkan nama perusahaan perangkat lunak tersebut.

Bisa dimanfaatkan polisi

polisi rev1
polisi rev1.jpg

Sejumlah orang yang mengetahui proyek junta ini termasuk para aktivis HAM mengatakan takut proyek baru ini bisa dimanfaatkan untuk menindak para kelompok perlawanan dan para aktivis, yang ditetapkan junta sebagai teroris.

Namun mereka tidak bisa menyertakan bukti terkait tujuan junta tersebut.

"Kamera pemantau memiliki risiko besar terhadap aktivis demokrasi (Myanmar) karena polisi dan militer bisa memanfaatkannya untuk melacak pergerakan mereka, menemukan koneksi antara para aktivis, mengidentifikasi rumah aman dan titik-titik perkumpulan lainnya, dan mengenali serta mencegat mobil dan sepeda motor yang digunakan para aktivis," jelas Wakil Direktur Asia Human Rights Watch, Phil Robertson kepada Reuters.

Junta Myanmar melakukan pengawasan di berbagai tempat. Reuters melaporkan, junta telah memasang spyware pencegat di alat telekomunikasi dan penyedia internet untuk menguping komunikasi warganya dan mengerahkan unit "pertempuran informasi" untuk memantau dan menyerang pembelot di dunia maya.

Nyi Thuta, mantan kapten yang membelot dari militer pada akhir Februari 2021 mengatakan, tentara memiliki petugas untuk menganalisis umpan kamera pengintai. Dia mengatakan tidak mengetahui berapa banyak anggota yang ditugaskan untuk pekerjaan ini, tetapi mereka menyambangi ruang kontrol CCTV yang dikelola tentara di ibu kota Naypyidaw. Reuters tidak dapat memverifikasi ini secara sepihak dan juru bicara junta tidak menanggapi permintaan komentar.

Sejak sebelum kudeta

Kota Mawlamyine melakukan tender pengadaan sistem pengawasan kamera tak lama setelah kudeta, menurut ketiga sumber tersebut. Kota Taunggyi dan Dawei menyusul beberapa bulan setelahnya.

Tender di Mawlamyine diikuti Fisca dan Naung Yoe. Tender di Dawei dan Taunggyi dimenangkan Fisca, dan di masing-masing kota dipasang ratusan kamera Dahua tahun ini.

Di Mawlamyine, sekarang ada 200 lebih kamera Dahua dan lebih banyak lagi yang akan dipasang.

Kamera Dahua juga dipasang tahun ini di Myitkyina, ibu kota negara bagian Kachin, daerah yang kerap mengalami kerusuhan etnis. Pemerintah kota Hpa-an telah mulai membahas soal sistem kamera pemantau ini.

Menurut media lokal dan dua sumber, sebelum kudeta, pemerintahan Aung San Suu Kyi memasang CCTV di Naypyidaw dan Yangon, sedangkan kota Mandalay juga termasuk dalam perjanjian pemasangan sistem pengawasan kamera dengan Huawei. Kamera Huawei yang dipasang di Naypyidaw digabung dengan perangkat lunak pengenal wajah. Di Yangon, sistem pengawasan ini terdiri dari pusat komando lalu lintas Hikvision dan gabungan sejumlah merek kamera.

Dua sumber mengungkapkan, sejak kudeta junta meminta Mandalay untuk segera memasang kamera pengawas. Sedikitnya 300 kamera Huawei dipasang sebelum kudeta, sedangkan ratusan lagi akan dipasang.

Kota Bagan, kota bersejarah dan tujuan wisata, juga melakukan tender pengadaan kamera pengawas sebelum kudeta.

Di negara bagian Rakhine, di mana militer bertempur dengan kelompok etnis bersenjata, sistem CCTV dengan kamera Huawei dipasang pasukan keamanan Myanmar sejak 2019 di kota Sittwe dan beberapa desa. [pan]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel