Jusuf Kalla direncanakan hadiri peringatan HUT Ke-77 Sumbar

Wakil Presiden RI periode 2004-2009 dan 2014-2019 HM Jusuf Kalla direncanakan menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Sumatera Barat di Gedung DPRD Sumatera Barat pada Sabtu (1/10).

Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi di Padang, Jumat mengatakan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019, Sidang Paripurna Istimewa tanggal 1 Oktober 2022 merupakan agenda wajib dalam menyambut Hari Jadi Sumbar.

Ia mengatakan pada peringatan tahun ini, pihaknya mengundang tokoh nasional urang sumando H.M Jusuf Kalla dan Prof Asvi Warman Adam yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Invasi Nasional (BRIN) urang awak.

Ia mengatakan Hari jadi Provinsi Sumatera Barat baru diperingati mulai tahun 2019 setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 ditetapkan 1 Oktober 1945 sebagai hari lahir provinsi itu.

Penetapan 1 Oktober 1945 sebagai hari jadi bertepatan dengan dibentuknya Keresidenan Sumatera Barat. Dahulu, keresidenan dibentuk bersamaan dengan pengambilalihan pemerintahan dari tangan penjajahan Jepang.

"Momentum menetapkan tanggal 1 Oktober 1945 sebagai titik tolak Hari Jadi Sumbar adalah rapat KNID-SB yang memutuskan untuk membentuk kembali Keresidenan Sumbar dan sekaligus pengambilalihan kekuasaan Keresidenan dari tentara pendudukan Jepang oleh pemuda-pemudi yang dimotori oleh M Syafei, Dr M Djamil, dan Rasuna Said," kata dia.

Sekretaris DPRD Sumatera Barat Raflis mengatakan dalam perayaan itu akan diperingati dalam Sidang Paripurna Istimewa yang akan digelar di ruang sidang utama DPRD Sumbar.

"Kedua tokoh Minang ini akan memberikan sambutan tentang Sumatera Barat di mata mereka," kata dia.

Selain itu di halaman Gedung DPRD Sumbar akan disediakan beragam kuliner rakyat yang disediakan untuk tamu maupun masyarakat umum yang hadir ke DPRD Sumbar.

DPRD Sumbar juga mengundang forkompimda, anggota DPRD, tokoh masyarakat, bupati dan wali kota, mantan gubernur serta pimpinan DPRD kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Baca juga: Anggota DPRD: Sembilan kada tak setuju Bank Nagari jadi bank syariah
Baca juga: KPK RI edukasi anggota DPRD di Sumbar minimalkan praktik korupsi