Kabinet Tanpa Tekanan Politik Bisa Terwujud, Ini Syaratnya

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Peneliti dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati mengatakan, zaken kabinet bisa saja terjadi di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024. Hal ini bisa terjadi jika mekanisme penunjukkan menteri bebas tanpa tekanan dari partai.

“Zaken Kabinet itu bisa terwujud di era Jokowi kalau menunjukkan Menterinya itu tidak ada tekanan dari partai politik yang menghendaki posisi tertentu. Artinya tidak ada semacam stir politik atau tekanan politik yang itu mengharuskan orang dari Parpol harus menduduki Menteri tertentu,” kata Wasisto dalam diskusi Populi - Zaken Kabinet, Mungkinkah?, Kamis (22/4/2021).

Menurutnya meskipun Presiden Jokowi sudah mengakomodasi logika profesional dalam penunjukkan beberapa menterinya, tapi sebagian besar jabatan Menteri masih diisi dari kalangan partai politik.

“Artinya Jokowi masih mengadopsi kabinet akomodatif daripada zaken kabinet,” ujarnya.

Sebagai informasi, zaken kabinet adalah kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan tanpa mengutamakan kepentingan dari suatu partai politik tertentu.

Lanjutnya, zaken kabinet bisa terwujud jika Presiden Jokowi menerapkan prinsip Right Man on the Right Place yang melihat latar belakang bidang dan keahlian yang diakui publik, dilihat dari pendidikan dan pengalaman yang berbanding lurus dengan posting Kementerian.

“Sebenarnya di era Jokowi pertama cukup banyak sekali menteri yang cocok, misalnya Bu Susi yang itu menjadi semacam menteri populis yang pernah ada di kabinet pertama Jokowi. Cuman yang kita lihat belakangan justru prinsip Right Man on the Right Place ini belum terjadi lagi,” jelasnya.

Malahan kini, ia menilai ada Menteri yang latar belakangnya “A” tapi ditempatkan di Kementerian “B” yang tidak sesuai dengan pengalamannya. Dengan demikian, Wasisto berpendapat agar prinsip Right Man on the Right Place di hadirkan kembali jika suatu waktu terjadi reshuffle kabinet lagi.

“Artinya sekiranya prinsip ini perlu dikembalikan lagi kalau misalnya reshuffle kembali. Jadi belum melihat portofolio dari kandidat tersebut bahwa ini benar ahlinya tadinya sama bidangnya sama dengan Kementerian yang akan diposting nanti,” ungkapnya.

Survei Publik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sumpah jajaran menteri dalam rangkaian pelantikan Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Sebanyak 34 menteri dan empat pejabat setingkat menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 resmi dilantik. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sumpah jajaran menteri dalam rangkaian pelantikan Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Sebanyak 34 menteri dan empat pejabat setingkat menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 resmi dilantik. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Selain itu, Wasisto mengusulkan agar Sekretariat Negara (Setneg) bisa membuat semacam survei publik terkait persepsi tokoh yang tepat untuk pemilihan Menteri. Karena tanggungjawab Menteri yang ditunjuk (appointed) Presiden itu juga berasal dari persepsi yang dipilih publik.

“Menurut saya Setneg itu perlu membuat survei persepsi tokoh yang itu sekiranya bisa melibatkan publik dalam seleksi Menteri. Selama ini kita lihat Menteri yang itu ditunjuk atas dasar Presiden itu cenderung tidak membumi di kalangan publik,” ujarnya.

Sehingga, nantinya referensi Presiden dalam penunjukkan Menteri itu tidak hanya berasal dari lingkungan internal saja, melainkan juga melibatkan publik. Agar publik tahu bahwa Menteri yang menjabat cocok untuk menempati jabatan tersebut.

Demikian, Wasisto menegaskan, zaken kabinet bisa terwujud apabila Menteri dari kalangan partai politik itu tidak lagi menjabat di partai politik asal. Tujuannya untuk menghindari kepentingan politik di dalam Pemerintahan Jokowi.

“Mungkin ada bagusnya kalau Menteri yang dari kalangan parpol itu itu tidak juga menjabat sebagai pejabat politisi partai politik Asal. Itu sebenarnya buat kepentingan dan kepentingan politik yang itu bisa saja merusak Harmoni. Saya kira ketika Menteri itu diangkat jadi pejabat publik sekiranya bisa menanggalkan jabatannya di Parpol asal,” pungkasnya.