Kabur dari Pesantren, Anak Asal Tasikmalaya Diduga Didenda Rp37 Juta

Merdeka.com - Merdeka.com - Seorang anak berusia 12 tahun dan keluarganya asal Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat saat ini dalam pendampingan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya. Itu dilakukan karena anak tersebut tengah menghadapi kasus harus membayar denda ke Yayasan Pondok Pesantren di Kabupaten Bandung tempatnya belajar sebesar Rp37.250.000.

Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Ato Rinanto mengatakan bahwa denda yang ditagihkan ke orang tua anak dipicu karena aksi kabur yang dilakukan saat tengah belajar di pesantren. Anak tersebut diketahui memang kabur karena merasa sudah tidak betah belajar di pesantren itu.

Ato menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari orang tua anak kepada pihaknya pada Jumat (4/10), kegiatan belajar di pesantren tersebut gratis. Namun terdapat klausul perjanjian bila anaknya tidak selesai saat mengikuti kegiatan pendidikan, maka ada denda yang harus dibayarkan.

"Orang tua anak pada saat itu tidak diberitahu berapa jumlah denda yang harus dibayarkan. Sampai akhirnya saat anaknya ternyata kabur dan tidak mau kembali karena tidak betah harus membayar denda Rp37 juta lebih," jelas Ato kepada wartawan, Sabtu (5/11).

Akumulasi jumlah denda yang harus dibayarkan itu, diungkapkan Ato adalah jumlah hari anak selama belajar di pesantren dikali Rp50 ribu. Anak tersebut diketahui berada di pesantren selama 745 hari, sehingga total denda yang muncul adalah Rp37.250.000.

Surat tagihan, menurutnya diketahui dikirimkan ke alamat orang tua anak di Kabupaten Tasikmalaya. "Bentuknya berupa surat denda administrasi dari yayasan pendidikan sekaligus pondok pesantren di sana (Bandung)," ucapnya.

Dengan melihat hal tersebut, Ato mengatakan bahwa KPAID Kabupaten Tasikmalaya dipastikan akan melakukan pendampingan. Pihaknya akan mengkonfirmasi kepada yayasan yang menagih denda kepada keluarga anak.

Hal lainnya yang juga perhatikan oleh pihaknya adalah keberlangsungan pendidikan anak. "Setelah kabur dari pondok, sang anak masih belum bisa melanjutkan sekolah, baik formal maupun nonformalnya. Anak seusianya itu setara dengan kelas VI sekolah dasar," katanya.

Sementara itu, RSN (31) ibu anak yang didenda membenarkan dirinya menerima surat resmi dari dari pihak pesantren. Denda tersebut adalah bentuk pendisiplinan karena pulang ke rumah.

Kepada wartawan, RSN menyebut bahwa anaknya sudah tiga kali kabur dari pesantren. Dalam aksinya itu, anaknya sempat tidak pulang ke rumahnya di Tasikmalaya, namun memilih menginap di Bandung sehingga akhirnya meminta tinggal di Tasikmalaya karena khawatir kabur lagi.

Kepada RSN, anaknya hanya mengaku tidak betah di pesantren. "Kalau alasan lainnya tidak bilang," kata RSN.

Saat memasukan anaknya ke pesantren itu, RSN menyebut bahwa tidak ada biaya yang dipungut dari orang tua. "Cuma memang, jika sebelum anak saya tamat belajar belajar sudah pulang maka ada denda. Akan tetapi tidak dibilang biaya dendanya berapa," sebutnya. [cob]