Kader Terlibat Korupsi Tidak akan Dapat Pendampingan Hukum dari PDIP

Merdeka.com - Merdeka.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wakilnya Teguh Prakosa mengikuti sekolah partai di Lenteng Agung, Jakarta, Kamis sampai Jumat (16-17/6). Selain keduanya, kegiatan juga diikuti seluruh kepala daerah yang merupakan kader PDIP.

Teguh Prakosa mengungkapkan hasil sekolah partai yang diikutinya bersama Gibran serta kepala daerah lainnya. Dikatakannya, di sekolah partai tersebut semua kader PDIP mendatangani kesepakatan dengan partai untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Ada 115 atau 117 kader partai yang teken (tanda tangan). Jadi misalnya ada kejadian KKN maka harus siap mengundurkan diri. Partai tidak akan mendampingi secara hukum," ujar Teguh, Sabtu (18/6).

Teguh menyebut, selama kurun waktu lima tahun terakhir banyak kepala daerah yang terlibat kasus KKN. Yang belum lama adalah mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyut yang terjerat kasus suap.

"Ibu Ketua Umum kemarin itu meminta agar hati-hati untuk kader partai yang ditugasi menjadi eksekutif. Karena uang ada di mana-mana, terutama yang menyangkut kebijakan dan perizinan," bebernya.

Menurut Teguh, di sekolah partai juga menekankan hasil survei internal yang dilakukan secara keseluruhan. Hasil survei tersebut, lanjut dia, hampir sama seperti yang dilakukan lembaga survei lainnya.

"Hasil survei, PDIP masih teratas disusul Golkar dan Demokrat, itu yang perlu diwaspadai. Kalau nama nama belum dimunculkan," terang Teguh.

Seluruh kader, imbuh dia dilarang merasa menjadi calon pemimpin meskipun yang mencalonkan orang lain. Karena dia adalah bagian dari penugasan partai.

"Infrastruktur partai telah jelas yakni DPP, DPD dan DPC," paparnya.

Sedangkan bagian yang lain yakni relawan, namun tidak bisa maju sendiri. Partai yang menentukan dan relawan tidak bisa mendahului. Pesan tersebut, kata Teguh, tidak hanya untuk Jawa Tengah namun juga untuk daerah lainnya.

Teguh menyampaikan, selama dua hari tersebut, bersama dengan kepala daerah lain juga tidur di barak-barak yang disediakan. Termasuk Gibran yang notabene adalah anak presiden.

"Iya, tidur bersama di barak, saya beda dengan Pak Wali Kota (Gibran). Kan ada barak A, B,C, D, kalau Pak Wali mungkin sama dengan Mas Bobby (Wali Kota Medan, Bobby Nasution). Kalau saya bersama dengan Kepala Daerah dari Kalimantan dan Sulawesi, tidur di atas adem banget," tutup dia. [cob]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel