Kadin Beberkan Alasan Subsidi BBM Wajib Tetap Ada

Merdeka.com - Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryadi Sasmita meminta, pemerintah tidak mencabut kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) demi menghemat anggaran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Suryadi mengatakan, penghapusan kebijakan BBM berpotensi besar menghambat proses pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Hal ini setelah terganggunya bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurutnya, UMKM masih menjadi tulang punggung bagi perekonomian Indonesia. Mengingat, tingginya kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) maupun serapan tenaga kerja secara nasional.

"Ini merupakan sesuatu kekhawatiran, di mana kalau tidak di subsidi (BBM) efeknya akan kena terhadap UMKM," ujarnya dalam webinar Bisnis Indonesia di Jakarta, Rabu (3/8).

Suryadi melanjutkan, penerapan kebijakan penghapusan BBM juga dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Mengingat, kemampuan daya beli masyarakat masih tertekan imbas pandemi Covid-19 dan kenaikan harga bahan pangan.

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah tidak menghapus subsidi BBM dalam waktu dekat. Hal ini demi terjaganya kepastian berusaha di Indonesia.

"Nah, kalau bisa subsidi BBM jangan dihilangkan. Karena rakyat kecil saya belinya masih tertekan," tandasnya.

Pemerintah Ancang-Ancang Hapus Subsidi BBM dan Listrik

ancang hapus subsidi bbm dan listrik
ancang hapus subsidi bbm dan listrik.jpg

Sebelumnya, Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan, memberi isyarat bakal menghapus kebijakan subsidi BBM dan listrik, agar belanja anggaran ke depan bisa lebih efektif dan efisien.

"Tentunya kita harus makin mendorong belanja produktif. Ini harus jadi kesadaran kita bersama, bahwa subsidi itu enggak efisien. Subsidi BBM, subsidi listrik itu enggak efisien," kata Rofyanto dalam sesi konsultasi publik RII APBN 2023, Senin (25/7).

Rofyanto menekankan, pemerintah secara bertahap memang menanggung kewajiban untuk mengembalikan harga-harga komoditas tersebut ke harga keekonomiannya. "Subsidi tuh hanya untuk rakyat miskin dan rakyat yang membutuhkan. Yang mampu, yang menengah atas, mustinya enggak perlu mendapatkan subsidi," tegas dia.

Dari sisi belanja, pemerintah tentunya harus memperbaiki efektivitas belanja negara. "Namun dengan pendapatan semakin baik, sepertinya belanja yang kita khawatirkan shrinking ini tidak terjadi," tutupnya. [bim]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel