Kadin dorong fintech perkuat kepercayaan publik tingkatkan literasi


Badan Pengembangan Keuangan Digital (BPKD) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pelaku usaha di sektor teknologi finansial (fintech/tekfin) untuk memperkuat kepercayaan publik guna meningkatkan literasi keuangan di tengah era transformasi digital.

Ketua BPKD Kadin Pandu Sjahrir mengatakan pertumbuhan sektor fintech yang berkembang pesat dalam empat tahun terakhir ini harus terus dikejar lantaran akses jasa keuangan digital yang telah meluas belum diimbangi dengan tingkat literasi keuangan yang baik di masyarakat.

"BPKD Kadin mendorong para pelaku usaha untuk membangun dan memperkuat kepercayaan publik lewat sinergi dengan pemangku kepentingan di sektor layanan keuangan digital dalam menggagas upaya literasi keuangan yang konsisten bagi masyarakat," kata Pandu dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca juga: OJK : Naiknya kinerja pasar modal harus dibarengi literasi dan inklusi

Kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi ini menjadi celah yang rentan dimanfaatkan pelaku penipuan berkedok investasi.

Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019, tingkat literasi keuangan masih berada di angka 38,03 persen meskipun tingkat inklusi keuangan sudah mencapai 76,19 persen.

Hal itu berarti, sebagian besar masyarakat Indonesia yang sudah berpartisipasi dalam sektor keuangan belum benar-benar memahami produk dan jasa keuangan yang digunakan.

Sejalan dengan survei tersebut, Satgas Waspada Investasi (SWI) juga melaporkan bahwa total kerugian dari investasi bodong selama 10 tahun terakhir mencapai Rp117,5 triliun dan hingga Mei 2022 sekitar 1,120 platform investasi ilegal telah diblokir.

Upaya peningkatan literasi keuangan secara masif membutuhkan sinergi antar kementerian dan lembaga, maupun antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat.

Salah satu bentuk sinergi yang diangkat adalah inisiatif pelaku industri untuk membuat kode etik bersama melalui asosiasi, sebagai bentuk self-regulation yang melengkapi pengaturan dari pemerintah.

Baca juga: OneAset terus kembangkan fitur Komunitas dukung literasi keuangan

Dari sisi regulasi, DPR juga tengah mengembangkan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang memperjelas pembagian tugas antara Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan regulator lainnya.

"Pembagian kerja yang jelas akan mengurangi tumpang tindih antarregulator, memungkinkan koordinasi yang lebih erat, dan menciptakan peraturan yang lebih efektif. Masyarakat juga akan mendapat kepastian tentang lembaga mana yang bertanggung jawab atas isu-isu terkait transaksi di platform keuangan digital," papar Puteri Komarudin,
Anggota Komisi XI DPR yang juga sebagai Ketua Delegasi Indonesia untuk Y20 Italia 2021.

Chief of Special Projects Pluang Ronny Hutahayan menekankan betapa pentingnya ketersediaan akses pada informasi keuangan yang terintegrasi. Pluang pun menyediakan dan mempermudah akses edukasi kepada investor ritel dalam mewujudkan visi untuk mendemokratisasi akses investasi di berbagai kelas aset kepada seluruh lapisan masyarakat.

"Harapannya, perilaku investasi yang bijak bisa menjadi sebuah budaya di masyarakat Indonesia," ujar Ronny.

Baca juga: LPPI nilai tekfin berperan penting percepat inklusi keuangan

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong peningkatan pengawasan agar bisa memberi rasa aman bagi investor maupun pengguna jasa keuangan tersebut.

Bappebti Kementerian Perdagangan telah bersinergi dengan Satgas Waspada Investasi untuk membangun ekosistem investasi digital yang melindungi masyarakat secara hukum dan pelaku usaha secara kepastian berusaha.

Bappebti juga melibatkan asosiasi industri dan pihak lainnya yang relevan dalam dalam meningkatkan pengawasan industri.

Sementara itu, OJK memberikan edukasi keuangan melalui sarana digital dan tradisional guna menjangkau banyak lapisan masyarakat, agar Indonesia dapat mengejar tingkat literasi keuangan negara-negara lain yang telah mencapai 60-70 persen.