Kadin Dorong Pengusaha Upayakan Bayar Penuh THR 2021

Fikri Halim, Arrijal Rachman
·Bacaan 2 menit

VIVA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memastikan, akan mendorong para pengusaha membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 secara penuh.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Kadin Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pemberdayaan Daerah Anindya Novyan Bakrie di sela pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam pertemuan itu, Anindya juga memfasilitasi 24 Ketua Kadin Provinsi untuk menyampaikan aspirasinya terhadap Airlangga mengenai percepatan pemulihan ekonomi daerah.

"2021 kita harus coba agar THR dibayar komplit karena bagaimanapun juga karyawan punya keluarga dan membutuhkan untuk kelangsungan hidupnya apalagi di tengah pandemi," kata Anin usai pertemuan.

Anin juga mengungkapkan, masalah THR ini menjadi salah satu penekanan Menko Airlangga dalam pertemuan. Para Ketua Kadin Provinsi yang ikut pun menyambut baik arahan mengenai pembayaran THR yang akan diupayakan secara penuh pada 2021 itu.

"Tadi kita dengar dengan jelas dan teman-teman Kadin Provinsi tepuk tangan. Saya rasa itu memang wajar kan sudah diberikan kesempatan waktu di 2020 memang sangat berat 2020," tutur Calon Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 ini.

Sebagaimana diketahui, tahun lalu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/6/HI.00.01/V.2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam surat itu ditegaskan perusahaan harus tetap bayar THR pegawainya. Surat edaran ini diterbitkan 6 Mei 2020 dan diedarkan ke kepala desa dan Gubernur di seluruh Indonesia. Sehingga, dalam waktu dekat bisa memantau perusahaan di daerahnya untuk segera memenuhi kewajibannya kepada pegawainya.

"Memastikan perusahaan agar membayar THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis surat edaran itu dikutip VIVA, Kamis 7 Mei 2020.

Meski demikian, surat edaran itu pun mengatur bahwa perusahaan bisa menunda atau mencicil pembayaran THR saat ini. Asalkan telah melalui proses dialog dengan para buruh atau pekerjanya secara kekeluargaan.

"Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan dan dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mendapatkan kesepakatan," surat edaran itu menjelaskan.