Kadin Jatim: PPKM Darurat Kebijakan Pahit bagi Pengusaha, Tapi Harus Didukung

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Surabaya - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto menyatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali menjadi kebijakan pahit bagi pengusaha, mengingat dampak ekonominya yang sangat besar.

“Pastinya sangat berdampak. Ini adalah kebijakan pahit bagi kami tapi mau tidak mau kami harus mendukung, harus menaati karena kalau tidak dilaksanakan, Indonesia bisa lumpuh. Sekarang situasinya sangat darurat dan harus dikendalikan dengan cara PPKM darurat,” kata Adik dikutip dari Antara, Sabtu (3/7/2021).

Ia mengatakan, beberapa kebijakan yang sangat berdampak, misalnya penutupan mal, pembatasan kapasitas pasar atau supermarket sebesar 50 persen, dan rumah makan atau restoran harus take away yang akan membuat penjualan menjadi terkendala.

Bahkan, kata dia, beberapa hotel mengaku banyak pengunjung atau tamu yang awalnya sudah pesan kamar, akhirnya membatalkan mereka karena adanya kebijakan PPKM darurat ini.

"Ditambah dengan aktivitas warga dibatasi hingga sore saja," kata Adik, yang merupakan pengusaha asal Kota Batu tersebut.

Butuh Stimulus

Namun, Adik optimistis pengusaha akan bisa melewatinya walaupun dengan susah payah.

"Harapan saya, tidak ada pemutusan hubungan kerja karena kebijakan PPKM darurat lebih longgar dibanding pada saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di awal pandemi COVID-19. Langkah ini memang harus dilakukan agar penyebaran bisa dikendalikan,” katanya.

Untuk itu, tambah Adik, perlu adanya dukungan pemerintah bagi dunia usaha, misalkan pemberian stimulus, karena saat ini kondisinya memang tidak normal dan kinerja perusahaan juga tidak bisa maksimal.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel