Kaleidoskop 2020: Percepatan Infrastruktur RI Terjegal COVID-19

Dusep Malik
·Bacaan 4 menit

VIVA – Usai memenangi Pemilihan Presiden pada 2019 lalu, Presiden Jokowi bertekad melanjutkan seluruh proyek infrastruktur yang telah digagasnya lima tahun lalu. Bahkan, percepatan infrastruktur kali ini rencananya bakal didukung peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pada awal 2020, Presiden dengan tegas meminta seluruh bawahannya untuk fokus pada penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Seperti pada proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang harus dikebut hingga akhir 2020, dan diiklankan ke dunia pada 2021.

Namun, keinginan Jokowi di pemerintahan keduanya itu harus terhadang masalah yang cukup berat untuk bisa merealisasikan proyek infrastruktur di Tanah Air. Kali ini, hadangannya bukan lagi soal ratio kecukupan modal terhadap proyek infrastruktur melainkan pandemi COVID-19 pada 2020.

Munculnya pandemi tersebut membuat sejumlah pihak mengkritik kebijakan pemerintah yang belum fokus pada masalah kesehatan. Bahkan, akibat pandemi ini pemerintah diminta untuk bisa merealokasi anggaran Infrastruktur untuk mengatasi COVID-19.

Untuk itu, sejumlah kebijakan diambil pemerintah yaitu dengan merealokasi beberapa proyek pemerintah seperti menunda pembangunan Ibu Kota Baru hingga sejumlah proyek yang tidak berdampak besar terhadap perekonomian.

Pemerintah pun melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga tetap menjalankan sejumlah proyek strategis nasional sekaligus menerapkan proyek padat karya guna meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 pada 2020.

Dan kondisi tersebut tetap dilakukan pemerintah pada 2021 nanti, meskipun porsi terhadap anggaran infrastruktur masih akan lebih besar ketimbang anggaran kesehatan. Karena dilakukan untuk mengejar ketertinggalan ekonomi yang terdampak COVID-19.

Berikut sejumlah aktivitas infrastruktur di Tanah Air yang terdampak pandemi COVID-19 berdasarkan catat VIVA sepanjang 2020:

1. Infrastruktur Rampung 2020, Jokowi Ingin Promosi Labuan Bajo Digenjot

Pemerintah pusat terus mengebut pengembangan destinasi wisata super premium Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Infrastruktur yang dikebut yaitu pengembangan kawasan Labuan Bajo dan sudah mulai dilakukan awal 2020 ini.

Presiden Jokowi juga meminta usai pengembangan ini rampung maka akan dilanjutkan dengan promosi. Jokowi menginginkan agar promosi lebih besar dan mampu menghadirkan masyarakat dunia ke Labuan Bajo dan KSPN lainnya di Indonesia.

2. Kritik Realokasi Anggaran Infrastruktur ke Penanganan COVID-19

Dampak COVID-19 yang mulai dirasakan pada akhir kuartal I-2020 nyatanya semakin dirasakan kepada kesehatan dan ekonomi Indonesia. Bahkan, anjloknya ekonomi Indonesia dinilai bukan menjadi hal biasa karena lebih dalam dibandingkan krisis sebelumnya.

Sehingga sejumlah pengamat melakukan kritik keras atas kebijakan pemerintah yang masih tetap mempertahankan anggaran infrastruktur tahun ini, dan memintanya dialihkan untuk kesehatan, makanan dan membantu daya beli rakyat miskin.

Kritikan itu, dimulai dari Ekonomi Rizal Ramli yang menilai wabah COVID-19 mustahil untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sehingga, hal terbaik yang harus dilakukan adalah mengalokasikan ulang APBN untuk penanganan COVID-19. Dan nyawa lebih penting ketimbang proyek.

3. Hanya Proyek Strategis yang Jalan Saat COVID-19

Banyaknya kritik yang dilontarkan kepada pemerintah saat Pandemi COVID-19 terkait proyek infrastruktur akhirnya dijawab. Di mana pemerintah memastikan proyek yang tetap berjalan adalah proyek strategis nasional maupun proyek strategis BUMN.

Hal itu dilakukan lantaran masih adanya kesepakatan dengan pihak swasta dan ingin terus berlanjutnya kegiatan ekonomi di tengah pandemi.

Selain itu, proyek pemerintah yang bisa ditunda pelaksanaanya seperti pembangunan Ibu Kota Baru dipastikan anggarannya direalokasikan untuk penanganan kesehatan akibat dampak COVID-19 dan membantu meningkatkan daya beli masyarakat terdampak.

4. Kementerian PUPR Tunda Kontrak Infrastruktur Rp7,83 Triliun

Sedangkan, dari sisi Kementerian PUPR, Menteri Basuki Hadi Muljono mengakui terdapat paket kontraktual infrastruktur senilai Rp7,83 triliun tertunda pelaksanaannya pada 2020 akibat pandemi COVID-19.

Penundaan itu, akan dialihkan pada 2021 mendatang dan akan menjadi prioritas untuk dilakukan kembali apabila nantinya masih dibutuhkan. Karena pada 2021 temanya adalah pemulihan ekonomi.

Diketahui, paket kontraktual infrastruktur Kementerian PUPR yang ditunda pada tahun ini, sebagian besarnya berasal dari Ditjen Cipta Karya yang mencapai Rp3,59 triliun.

Selain itu, ada juga Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp2,46 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp1,60 triliun, dan Ditjen Perumahan Rp180 miliar.

5. Proyek Padat Karya Infrastruktur untuk Bantu Dampak COVID-19

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat penyaluran Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) guna mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian perekonomian pada masa Pandemi COVID-19.

Selain mengalokasikan anggaran program PKT rutin tahun 2020 sebesar Rp11,44 triliun dengan target penerima manfaat 613.513 orang, Kementerian PUPR juga mengubahan skema program atau kegiatan infrastruktur yang semula reguler menjadi Padat Karya dengan alokasi Rp654,4 miliar dan target penerima manfaat 80.888 orang.

Tercatat hingga pertengahan Juni 2020, seluruh program PKT Kementerian PUPR baik yang rutin maupun program reguler dengan pola padat karya telah menyerap tenaga kerja sebanyak 144.163 orang dengan total anggaran yang telah disalurkan sebesar Rp2,16 triliun atau sebesar 17,9 persen dari total alokasi sebesar Rp12,01 triliun.

6. Anggaran Infrastruktur 2021 Lebih Besar dari Kesehatan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa anggaran infrastruktur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 memang cukup besar, yakni mencapai Rp417,8 triliun.

Nilai itu diakui Sri Mulyani mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, dibandingkan dengan anggaran infrastruktur 2020 yang hanya mencapai sebesar Rp281,1 triliun.

Namun, Sri Mulyani pun akhirnya menjelaskan kenapa alokasi anggaran infrastruktur pada tahun depan terbilang cukup besar dan bertambah secara signifikan tersebut.

"Anggaran infrastruktur (2021) cukup besar adalah untuk menampung yang selama ini tertunda," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi, Selasa 22 Desember 2020.

Bahkan, Sri Mulyani juga mengakui jika anggaran infrastruktur pada 2021 itu lebih besar dibandingkan dengan anggaran kesehatan, yang hanya sebesar Rp169,7 triliun.

Meski demikian, Sri Mulyani menolak jika pemerintah dianggap lebih mementingkan masalah infrastruktur, dibandingkan dengan penanganan kesehatan masyarakat di kala pandemi COVID-19 masih berlangsung.